Medan, MISTAR.ID

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan diakselerasi pada tahun 2026 berpotensi menjadi pisau bermata dua bagi perekonomian nasional. Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, memperingatkan tanpa strategi pengadaan yang terkoordinasi, program ini berisiko menjadi pemicu utama melonjaknya inflasi pangan.

Target pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun 2026 diprediksi akan meningkat 2 hingga 3 kali lipat dari realisasi tahun sebelumnya. Menurut Gunawan, lonjakan permintaan (demand) yang masif secara mendadak tanpa penyesuaian pasokan (supply) akan menekan harga pasar.

"Jika dapur SPPG dibiarkan melakukan pembelian secara masif dan langsung ke pasar tradisional, maka MBG akan dituding sebagai pemicu inflasi. Kenaikan harga terjadi karena permintaan melonjak tinggi sementara produsen belum tentu siap menyesuaikan kapasitas produksinya," kata Gunawan, Senin (12/1/2026).

Untuk menghindari kekacauan harga di tingkat konsumen, Gunawan mengusulkan empat langkah strategis bagi pengelola program. Pertama, kebutuhan pokok, terutama sumber protein, harus dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) wilayah secara terkoordinir agar produsen memiliki waktu untuk menyesuaikan produksi.

"Kemudian perlu adanya kesepakatan harga jangka panjang dengan produsen/peternak agar harga tidak fluktuatif mengikuti gejolak pasar harian," ujarnya.

Selanjutnya, SPPG wajib memiliki tempat pendingin untuk menyimpan stok pangan, sehingga mereka tidak harus masuk ke pasar saat harga sedang melonjak tinggi. Terakhir, fokus pada ketersediaan bahan produksi di tingkat peternak dan petani.

Gunawan menyoroti masalah serius di level hulu, yakni kelangkaan bahan baku pakan ternak. Ia menemukan fenomena "perang harga" pada komoditas gaplek.

Akibat harga jagung yang tinggi, peternak ayam kini mulai beralih memperebutkan gaplek yang sebelumnya menjadi pakan utama sapi.

"Ini menunjukkan bahwa MBG tidak hanya memicu kenaikan kebutuhan pangan jadi, tapi juga menekan bahan baku produksinya. Produsen atau peternak mungkin ragu untuk menambah investasi produksi karena mereka sendiri khawatir akan kesulitan mendapatkan bahan baku pakan," ucapnya.

Oleh karena itu, intervensi pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada penyediaan makanan di meja makan, tetapi harus menjangkau pemenuhan bahan baku pakan ternak dan pupuk.

Jika celah pada sisi produksi ini tidak ditutup, investasi di sektor peternakan akan stagnan dan program MBG akan terus berhadapan dengan masalah tingginya biaya produksi.