Jakarta, MISTAR.ID (11/9/2026) – Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mendesak pemerintah memperkuat sistem peringatan dini inflasi di daerah. Tujuannya agar tekanan harga bisa direspons cepat dan daya beli masyarakat tidak anjlok.

Menurut Bhima, mitigasi harus disesuaikan dengan karakter tiap wilayah. Daerah rawan kekeringan El Nino dan kebakaran hutan perlu jadi prioritas karena rawan ganggu produksi dan distribusi pangan.

“Harus segera pastikan pasokan pangan di daerah rawan bencana dan kekeringan. Perlu ada realokasi anggaran untuk cegah inflasi pangan dan gangguan distribusi,” kata Bhima ke ANTARA, Jumat (11/9/2026).

Ia menilai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus dimaksimalkan. TPID harus punya data cepat agar intervensi bisa langsung diarahkan ke titik rawan.

Data terbaru Kemenhut mencatat ada 395 titik panas tingkat tinggi per 9 September 2026. Titik rawan kini bergeser ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Bhima mengingatkan, inflasi pangan dan energi akan memukul konsumsi. Rumah tangga menengah ke bawah akan memotong belanja sekunder dan tersier demi kebutuhan pokok.

Tekanan juga datang dari harga minyak dunia yang masih di atas USD 105 per barel. Brent pekan ini naik lebih dari 10% karena kekhawatiran gangguan pasokan.

Solusi jangka panjangnya, kata Bhima, percepat transisi energi. “Masyarakat harus punya pilihan: pakai transportasi publik murah atau panel surya. Jangan tergantung terus pada harga minyak dunia,” katanya.

Pemerintah sudah menyiapkan antisipasi El Nino lewat program bantuan pangan. Untuk kuartal IV 2026, anggaran Rp17 triliun disiapkan untuk bantuan beras ke 33,2 juta keluarga miskin.

Keterjangkauan 4K juga harus jalan. Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.

Sinergi ini dilakukan pusat, daerah, BI, TPIP dan TPID.Di sisi lain, optimisme konsumen masih terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen BI Agustus 2026 naik ke 118,5 dari 116,8 di Juli.(Antara/hm02)