Medan, MISTAR.ID

Langkah agresif Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebanyak dua kali berturut-turut hingga menyentuh level 5,5 persen dinilai menjadi obat pahit bagi perekonomian domestik.

Kebijakan dilematis ini efektif membentengi nilai tukar Rupiah dari keterpurukan, namun di sisi lain berisiko besar menekan kinerja sektor riil akibat melambungnya biaya modal.

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, mengatakan gejolak pelemahan Rupiah belakangan ini sempat memicu kecemasan kolektif di tengah masyarakat karena membangkitkan memori kelam pada krisis moneter tahun 1997/1998 silam, serta rawan mengerek laju inflasi dari barang impor (imported inflation).

Meski BI-Rate resmi dipatok di angka 5,5 persen, Gunawan menjelaskan transmisi kenaikan bunga acuan tersebut tidak serta-merta langsung mendongkrak bunga kredit perbankan secara linear.

Proses pembentukan bunga di tingkat eceran berjalan lewat mekanisme pasar keuangan yang cukup rumit.

"Transmisi kebijakan ini lebih menggambarkan pada pembentukan biaya operasional perbankan yang dikombinasikan dengan suku bunga dasar Dana Pihak Ketiga (DPK). Ilustrasi sederhananya berkaitan dengan uang beredar dalam arti sempit (M1) yang disimpan masyarakat di bank," kata Gunawan, Senin (15/6/2026).

Dari dana M1 tersebut, perbankan tidak hanya menyalurkannya lewat kredit, tapi memutarnya pada instrumen pasar keuangan lain untuk menghasilkan pendapatan.

Komponen biaya dana (cost of fund) dari masing-masing instrumen inilah yang nantinya memengaruhi pembentukan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) maupun bunga simpanan (deposito).

"Secara makro, BI-Rate memang menjadi jangkar acuan. Namun pada realitanya, yield instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Surat Berharga Negara (SBN), hingga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang dikoleksi perbankan turut memegang peranan besar dalam mendikte tinggi-rendahnya bunga pinjaman di lapangan," ucapnya.

Secara matematis, formula kasarnya adalah beban bunga pada komponen M1 diakumulasikan dengan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), sehingga melahirkan kalkulasi bunga pinjaman baru yang diterbitkan perbankan.

Gunawan tidak menampik konsekuensi logis dari tingginya BI-Rate 5,5 persen ini adalah merangkaknya biaya pinjaman baru maupun skema floating bagi debitur berjalan. Hal ini menjadi sentimen negatif yang dapat mengerem ekspansi dunia usaha dan menurunkan daya beli masyarakat di sektor riil.

Kendati harus dibayar dengan harga yang tidak murah, langkah pengetatan moneter ini merupakan satu-satunya benteng pertahanan terbaik untuk mencegah pelarian modal asing keluar negeri (capital outflow) demi menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

"Kenaikan ini memang berisiko menekan performa sektor riil karena beban bunga pinjaman semakin membengkak. Tetapi, itulah pilihan dilematis yang harus diambil di tengah volatilitas global saat ini. Agar sektor riil tidak ambruk, tumpuan kebijakan kini ada pada pengelolaan fiskal pemerintah. Stimulus fiskal memiliki urgensi besar untuk menjaga stabilitas Rupiah sekaligus menyangga dunia usaha dari hantaman bunga tinggi," ujar Gunawan.