Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai anomali ini terjadi karena ada persoalan struktural yang mengakar di sektor hulu, bukan sekadar urusan ketersediaan fisik.

Menurutnya, harga pokok produksi beras terus merangkak naik seiring harga gabah di tingkat petani yang konsisten berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Sejak kebijakan HPP sembarang kualitas dipatok Rp6.500 per kg pada Februari 2025, realisasi di lapangan justru melompat hingga menyentuh Rp7.700 bahkan Rp8.000 per kg.

Khudori menyebut situasi ini diperparah dengan kompetisi memperebutkan gabah yang semakin sengit di pasar akibat Perum Bulog terus mengejar target pengadaan hingga 4 juta ton setara beras.

"Ketika harga bahan baku naik, harga beras juga akan ikut naik. Produksi mulai melandai sejak Juni karena memasuki musim gadu (kemarau), sementara persaingan membeli gabah tetap ketat sehingga harga terdorong naik terus menerus tanpa jeda," ujar Khudori dalam risetnya, Kamis (3/9/2026).

Di sisi lain, ia membeberkan penggilingan padi terjepit di antara dua pilihan sulit. Jika mereka menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk menutupi biaya produksi, mereka berisiko berurusan dengan aparat penegak hukum.

Namun, jika mereka mengikuti HET, mereka akan menanggung kerugian besar. Akibatnya, sebagian produsen memilih mengurangi produksi atau mengalihkan porsinya ke beras curah dan beras fortifikasi yang tidak terikat HET.

"Sejumlah penggilingan dan produsen beras mengurangi produksi atau berhenti berproduksi karena mereka tidak bisa berjualan lagi. Kalau menjual di atas HET, akan berurusan dengan Satgas Pangan Polri. Jika menjual sesuai HET, produsen akan merugi," ungkapnya.

Ia menambahkan siasat produsen beralih ke beras curah atau fortifikasi memang ada andilnya dalam mengerek harga. Namun, hal itu tidak dominan karena jumlah pelakunya terbatas dan tetap mengundang risiko berurusan dengan aparat sewaktu-waktu.

Sementara itu, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian melihat fenomena ini sebagai bentuk dislokasi pasar.

Eliza menilai negara turut tampil sangat agresif mengintervensi hilir lewat pembatasan harga dan akumulasi cadangan, tetapi di saat yang sama pembentukan biaya di hulu dibiarkan sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar tanpa ada sinkronisasi rantai pasok.

Ia menyebut beras premium kemasan 5 kg yang kosong di rak-rak ritel modern bukan berarti stoknya benar-benar lenyap di pasaran. Kondisi tersebut murni karena harga yang diizinkan pemerintah di kanal formal sudah tidak mampu menutup biaya ekonomi yang harus dikeluarkan pelaku usaha swasta.

"Stok pemerintah tidak otomatis sama dengan stok beras premium bermerek di rak supermarket. Ada proses penggilingan, grading, pengemasan dan distribusi yang dilewati. Kalau harga ditahan terlalu rendah sementara biaya terus naik, konsumen memang terlindungi secara regulasi, tetapi justru dirugikan karena barangnya tidak lagi tersedia di pasaran," ungkap Eliza saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (3/9/2026).

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berpatokan pada klaim bahwa stok nasional aman, sementara pelaku usaha tertekan secara finansial. (hm25/CNN Indonesia)