Jakarta, MISTAR.ID (11/8/2026) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan seluruh pejabat pemerintah daerah, termasuk pengelola BUMD dan BLUD, agar tertib menggunakan dan mempertanggungjawabkan anggaran publik.

Menurut Misbakhun, anggaran tidak boleh berhenti sebagai angka di atas kertas. Anggaran harus diterjemahkan menjadi program dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Anggaran harus hadir dalam bentuk pelayanan yang dirasakan masyarakat. Jalan yang baik, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan berbagai pelayanan publik lainnya merupakan wujud nyata dari pengelolaan keuangan negara," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8/2026).

Konsekuensi Hukum dan Moral

Misbakhun menegaskan, konstitusi telah memberi mandat jelas soal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Karena itu, penggunaan anggaran publik tidak hanya soal administrasi.

"Penggunaan anggaran publik memiliki konsekuensi administratif, hukum, sekaligus moral," kata mantan pegawai Kementerian Keuangan itu.

Ia juga mengingatkan peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang mandatnya langsung dari konstitusi.

"BPK bukan tukang hukum. BPK adalah lembaga yang diberikan mandat konstitusi untuk memastikan pertanggungjawaban keuangan negara berjalan dengan baik. Karena itu, audit harus kita lihat sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola," tuturnya.

Menurutnya, audit BPK tidak semata mencari kesalahan. Audit juga berfungsi memastikan tata kelola berjalan sesuai aturan dan mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara.

Perhatikan Detail Teknis dan Data Digital

Misbakhun mendorong para pengelola anggaran patuh pada standar dan spesifikasi dalam setiap pengadaan dan pelaksanaan proyek.

Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur yang penilaiannya tidak cukup sebatas selesai atau belum. Kepatuhan terhadap spesifikasi teknis juga krusial.

"Ketebalan aspal, kelas besi, spesifikasi material, semuanya bisa menjadi bagian dari pemeriksaan. Karena itu, jangan menganggap hal-hal kecil tidak penting. Detail kecil dalam pengelolaan anggaran bisa menjadi temuan besar," katanya.

Ia menambahkan, sistem audit BPK kini telah berkembang dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pemeriksaan tidak lagi hanya berbasis dokumen fisik.

"Sekarang audit bukan hanya melihat kertas. Server, sistem, data elektronik, dan bagaimana transaksi tercatat dalam sistem juga menjadi bagian penting dalam pemeriksaan," ujarnya.

Dorong Penguatan Pencatatan di Daerah

Atas dasar itu, Misbakhun mendorong seluruh OPD, BUMD, BLUD, kecamatan, dan kelurahan, termasuk di Kota Pasuruan, untuk memperkuat sistem pencatatan, dokumentasi, dan pengelolaan data keuangan.

Bagi Misbakhun, pengelolaan keuangan negara mencakup satu rangkaian: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Semua tahapan harus memiliki orientasi yang sama, yaitu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Jangan sampai kita melihat APBN, APBD atau anggaran lainnya hanya sebagai angka. Di dalam angka itu ada kepentingan rakyat. Ada gaji pegawai, pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial dan berbagai kebutuhan masyarakat," pungkasnya.(Kompas.com/hm02)