Washington, MISTAR.ID
Mantan kepala Pentagon memperingatkan pada Selasa (6/9/22) bahwa perpecahan mendalam di politik AS memberikan tekanan yang tidak diinginkan pada angkatan bersenjata dan menyatakan keprihatinan bahwa campur tangan politik sipil di militer dapat memburuk.
Delapan mantan sekretaris pertahanan dan lima mantan ketua gabungan menandatangani pernyataan tentang 16 “Praktik Terbaik Hubungan Sipil-Militer” yang muncul setelah beberapa tahun, terutama di bawah mantan presiden Donald Trump, di mana Pentagon menjadi terjerat dalam intrik politik.
“Kami berada dalam lingkungan sipil-militer yang sangat menantang,” tulis mereka.
Baca Juga:Pentagon Sarankan Penggunaan Masker Kain
“Secara politik, profesional militer menghadapi lingkungan yang sangat merugikan yang ditandai dengan perpecahan polarisasi afektif yang memuncak pada pemilihan pertama dalam lebih dari satu abad ketika transfer kekuatan politik secara damai terganggu dan diragukan,” kata mereka.
Ke depannya, semua faktor ini bisa menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik.
Pernyataan yang diterbitkan oleh situs web “War on the Rocks” yang berfokus pada pertahanan itu, tidak menyebutkan contoh apapun untuk menggambarkan ketegangan antara sipil dan militer. Tapi itu merujuk pada tantangan terhadap hasil pemilu 2020 oleh Trump dan para pendukungnya yang menyebabkan serangan kekerasan 6 Januari 2021 di ibu kota US.
Baca Juga:Pentagon: Pasukan AS yang Ditarik Dari Suriah akan ke Irak Barat
Pentagon telah dituduh menunda pengerahan pasukan Garda Nasional untuk menghadapi para penyerang.
Selama tahun-tahun Trump, personel militer diminta untuk membantu dalam sejumlah kegiatan non-tradisional, termasuk membangun tembok perbatasan dan menjaga perbatasan dari migran tidak berdokumen, dan membantu polisi kota yang dilanda protes kekerasan.
Perintah Hukum
Dalam satu insiden, Trump saat itu memiliki menteri pertahanan Mark Esper dan Jenderal Mark Milley, yang masih menjadi ketua dari Kepala Staf Gabungan, berjalan di sampingnya di depan Gedung Putih setelah polisi membersihkan jalan dari orang-orang yang memprotes pembunuhan pria kulit hitam, George Floyd oleh polisi.
Baca Juga:AS Kirim Sistem Rudal Canggih dan Ratusan Ribu Peluru Artileri ke Ukraina
Keduanya kemudian menyatakan penyesalan mereka mengambil bagian dalam apa yang secara luas dicap sebagai “operasi foto” politik untuk presiden.
Di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, militer terpaksa melakukan penarikan sembarangan dan mematikan dari Afghanistan yang tidak disetujui oleh para pemimpin senior Pentagon. Dan Biden dikritik secara luas minggu lalu karena memberikan pidato politik yang sangat menyerang pendukung Trump sementara dua penjaga marinir berdiri di belakangnya.
Para pejabat menekankan bahwa pimpinan militer harus menerima perintah bahkan ketika mereka tidak setuju dengan mereka, dan mengatakan bahwa perintah itu harus sah.
Baca Juga:AS Serang Suriah dengan Target Milisi Pro-Iran
Terlepas dari prosesnya, itu adalah tanggung jawab para pemimpin senior militer dan sipil untuk memastikan bahwa setiap perintah yang mereka terima dari presiden adalah sah.
Pernyataan itu ditandatangani oleh para kepala pertahanan di bawah pemerintahan Demokrat dan Republik, termasuk Robert Gates, Leon Panetta, Mark Esper dan James Mattis. Dua orang yang terakhir bertugas di bawah Trump dan keduanya dipecat setelah mereka bentrok dengan presiden. (channelnewsasia/hm14)
