Medan, MISTAR.ID

Kasus dugaan korupsi yang disebut menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama dua wakilnya, memicu kritik dari berbagai kalangan.

Dosen FISIP UMSU, Shohibul Anshor Siregar, menilai berbagai persoalan yang muncul, mulai dari dugaan korupsi hingga kasus keracunan massal, menjadi indikator perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.

Menurut Shohibul, apabila penyimpangan yang terjadi bersifat struktural dan sistematis, maka proses penegakan hukum berpotensi berkembang ke pihak-pihak lain yang berada dalam rantai pelaksanaan program, termasuk pejabat di tingkat regional maupun daerah.

“Dengan asumsi bahwa ini merupakan penyimpangan yang bersifat struktural dan sistematis, maka lazimnya penegakan hukum tidak dilakukan secara revolusioner atau sapu bersih sekaligus. Namun, itu sebatas dugaan saya,” ujar Shohibul kepada Mistar, Kamis (4/6/2026).

Ia menilai berbagai temuan yang berkembang terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diusut secara tuntas agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi negara maupun masyarakat.

Dalam informasi yang beredar, disebutkan adanya dugaan penyimpangan dalam proses verifikasi yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga pengelolaan program diduga terpusat pada pihak-pihak tertentu yang memiliki keterkaitan dengan pejabat terkait.

Selain itu, terdapat pula dugaan praktik penggelembungan harga (mark-up) dalam pengadaan sejumlah barang yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan pemenuhan gizi.

Pengamat kebijakan publik tersebut juga menyoroti munculnya kasus keracunan yang dialami sejumlah pelajar di berbagai daerah. Menurutnya, persoalan tersebut harus ditangani secara serius melalui investigasi yang komprehensif.

“Seburuk apa pun situasinya, harus ada langkah yang meyakinkan untuk menyelesaikan persoalan ini. Pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk memastikan penyebab sebenarnya,” tuturnya.

Ia menambahkan, dugaan kontaminasi bakteri maupun persoalan dalam proses distribusi makanan harus dibuktikan melalui kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kritik juga diarahkan pada kesesuaian antara besaran anggaran dengan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat. Menurut Shohibul, hal tersebut perlu diawasi secara ketat agar tujuan program benar-benar tercapai.

Shohibul mengaku sependapat dengan sejumlah pegiat antikorupsi yang menilai program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya.

Pasca pergantian pimpinan di BGN, Shohibul menegaskan bahwa perubahan kepemimpinan tidak akan efektif apabila tidak diikuti pembenahan sistem, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang lebih kuat.

“Yang paling penting bukan hanya pergantian orang, tetapi juga perbaikan sistem agar persoalan serupa tidak terulang di masa mendatang,” katanya.

Ia menambahkan, masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang transparan serta memastikan setiap persoalan yang muncul ditangani secara profesional dan akuntabel.