Wali Kota Sibolga Mangkir dari Rapat Tanggap Darurat Bencana, Ketua Komisi V DPR Dongkol

Ketua Komisi V DPR-RI, Lasarus saat memimpin rapat tanggap darurat bencana. (foto: feliks/mistar)
Sibolga, MISTAR.ID
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, secara terbuka menyampaikan kekesalannya terhadap Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, yang tidak hadir dalam rapat koordinasi tanggap darurat bencana di Ball Room Hotel Pia Pandan, Rabu (10/12/2025) malam.
Padahal rapat tersebut dinilai sangat strategis karena turut dihadiri mitra kerja Komisi V DPR RI, antara lain Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, perwakilan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa, serta Ditjen Transmigrasi.
Sementara itu, Pemerintah Kota Sibolga hanya mengutus Sekda Herman Suwito, yang dinilai tidak dapat mengambil keputusan strategis terkait penanganan darurat dan pembangunan infrastruktur pascabencana yang turut menimpa Kota Sibolga pada 25 September 2025 lalu.
Kekesalan Lasarus memuncak saat Sekda hendak memaparkan progres penanganan bencana. Lasarus menegaskan ia dan anggota Komisi V lainnya—Muhammad Lokot Nasution, Al Muklis Basri, Dedi Arianto, dan Abdul Hadi—telah datang lengkap untuk mempercepat koordinasi penanganan dampak bencana di Sibolga.
“Kita sayangkan. Kita full tim ke sini. Sampaikan itu kepada Wali Kota. Saya datang membawa seluruh Dirjen kementerian. Ini Jenderal bintang tiga (Kepala Basarnas). Saya kaget, wali kotanya tidak datang,” ujar Lasarus.
Ia menambahkan bahwa pembangunan fasilitas infrastruktur pascabencana di Sibolga sangat bergantung pada dukungan APBN. Untuk itu, kehadiran Wali Kota sangat penting agar koordinasi berjalan efektif.
Sekda Sibolga, Herman Suwito, menyampaikan permohonan maaf dari Wali Kota dan menjelaskan bahwa ketidakhadirannya disebabkan aktivitas evakuasi warga yang masih berlangsung hingga sore hari.
Menurut Herman, Pemko Sibolga dalam dua hari terakhir masih berjuang mengatasi kondisi Sungai Aek Doras yang mengalami pendangkalan parah, dengan sedimen setinggi 3–4 meter di sepanjang 2 km aliran sungai. Situasi itu mengakibatkan banjir cepat dan memaksa pengungsian warga.
“Sekitar dua jam lalu, dalam kondisi hujan, kami mengevakuasi warga ke pengungsian. Ada juga titik longsor baru,” katanya.
Herman juga melaporkan bahwa hingga kini korban meninggal mencapai 54 orang, termasuk satu jenazah yang baru ditemukan oleh Tim SAR. Sebagian korban ber-KTP Tapteng dan telah diserahkan kepada keluarga.
Sementara warga terdampak bencana di Sibolga diperkirakan mencapai 7.000 jiwa, dengan kerusakan infrastruktur mencakup 28 titik jalan, jembatan sepanjang 52,5 meter, serta 3.500 meter aliran sungai (Aek Doras dan Sihopo-hopo).
Pemko Sibolga menghadapi kesulitan serius dalam rencana relokasi karena keterbatasan lahan. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah pembangunan rumah susun di Kecamatan Sibolga Utara.
Sementara itu, alat berat yang tersedia masih kurang, ditambah curah hujan tinggi yang menyebabkan tanggul darurat jebol sehingga evakuasi warga harus dilakukan menggunakan perahu karet.
Di akhir rapat, Lasarus kembali menegaskan agar pesan disampaikan kepada Wali Kota. “Hadir duduk di sini saja susah. Kita bukan minta dihargai, tapi koordinasi itu penting supaya satu persepsi,” ucapnya.
Ia kemudian memerintahkan Dirjen Kementerian PU untuk segera menangani kondisi Sungai Aek Doras dan menyiapkan opsi penggunaan dana tanggap darurat, bahkan kemungkinan realokasi anggaran APBN 2026 khusus untuk penanganan bencana di Sibolga. (hm24)



















