Tapteng, MISTAR.ID

Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Mahmud Efendi Lubis, bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026 yang digelar di Lapangan GOR Pandan, Senin (27/4/2026).

Peringatan Hari Otda tahun ini mengusung tema "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita" serta menekankan semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak sebagai pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Mahmud Efendi Lubis saat membacakan pidato Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara besar, tidak hanya dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk, tetapi juga karena keragaman budaya, sumber daya alam, dan potensi daerahnya. Namun, keunggulan tersebut tidak akan optimal tanpa sinergi dan kolaborasi yang solid antartingkatan pemerintahan.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kesatuan visi, arah kebijakan strategis, serta langkah implementasi yang sinkron dan berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas.

Kolaborasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan kebijakan nasional memerlukan komitmen bersama terhadap prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal agar pembangunan dapat berjalan adil dan merata," ujar Mahmud.

Selain itu, upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak terlepas dari kapasitas masing-masing tingkatan pemerintahan sebagai faktor kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah secara efektif.

Karena itu, peningkatan kapasitas daerah menjadi prioritas, antara lain melalui penguatan sumber daya manusia aparatur dengan pelatihan dan sertifikasi kompetensi, kerja sama dengan perguruan tinggi, serta pemberian beasiswa.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas keuangan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, penyusunan APBD berbasis kinerja, serta kerja sama dengan perbankan untuk membuka akses pembiayaan alternatif.

"Ketiga, penguatan kelembagaan dan tata kelola dilakukan melalui reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas," tandas Mahmud.