Asahan, MISTAR.ID - Program Pemagangan Nasional Tahun 2026 sekaligus pelatihan peningkatan produktivitas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Asahan resmi digelar di Balai Latihan Kerja (BLK) Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Rabu (26/8/2026).

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kompetensi tenaga kerja sekaligus mendorong pelaku UMKM meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan, Sutiono mengatakan, program ini berlangsung selama enam bulan, mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Sebanyak 37 peserta mengikuti program tersebut dan ditempatkan di tiga lokasi mitra, yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan, BPJS Kesehatan Cabang Kisaran, serta RSU Catharina 1914.

Selain program pemagangan, sebanyak 25 pelaku UMKM mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas yang berlangsung pada 26-29 Agustus 2026 di lingkungan UPTD BLK Kabupaten Asahan.

"Tujuan kegiatan ini adalah mendorong pelaku usaha naik kelas, memperluas akses pasar, serta mendongkrak penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran di wilayah Kabupaten Asahan," ujar Sutiono.

Sementara itu, Wakil Bupati Rianto saat meninjau kegiatan tersebut mengatakan Pemkab Asahan berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mempercepat penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran terbuka.

Menurutnya, salah satu persoalan yang dihadapi lulusan baru adalah keterbatasan pengalaman praktis ketika memasuki dunia kerja. "Tantangan terbesar para lulusan baru saat ini bukanlah kurangnya kompetensi akademik, melainkan minimnya pengalaman praktis di dunia kerja nyata," kata Rianto.

Ia menilai program pemagangan menjadi salah satu solusi untuk mempertemukan kompetensi yang diperoleh peserta dengan kebutuhan nyata di dunia kerja. "Melalui momentum ini, negara hadir memberikan solusi konkret menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan riil sektor industri," ujarnya.

Program Pemagangan Nasional 2026 bukan sekadar kegiatan belajar di tempat kerja. Pemerintah juga memberikan sejumlah fasilitas dan perlindungan kepada peserta. Mereka mendapatkan uang saku penuh yang disesuaikan dengan standar Upah Minimum Kabupaten dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing.

Selain itu, peserta memperoleh perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Peserta yang menyelesaikan program juga berkesempatan memperoleh sertifikasi resmi secara gratis dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi pada akhir masa pemagangan.