Labura, MISTAR.ID

Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada di kabupaten tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Pansus Peningkatan PAD DPRD Labura, Ahmad Fauzi Syahputra, Senin (4/5/2026). Fauzi mengatakan, Pansus PAD meminta seluruh perusahaan yang berkaitan dengan industri kelapa sawit diperiksa secara rinci, mulai dari kapasitas produksi hingga penggunaan air bawah tanah.

“Intinya, atas nama Pansus PAD, kita ingin semua perusahaan PKS, ABT-nya, air bawah tanahnya benar-benar dicek. Berapa kapasitas ton per hari, harus sesuai semua,” ujar pria yang juga Ketua Komisi B DPRD Labura tersebut.

Langkah tersebut, imbuhnya, merupakan bagian dari upaya mendorong kemandirian daerah melalui peningkatan PAD. Optimalisasi pendapatan daerah dinilai akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kalau PAD ini naik, banyak manfaatnya dan bisa berkontribusi untuk masyarakat Labuhanbatu Utara,” kata Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Labura tersebut.

Karena itu, ia mengapresiasi langkah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Labura yang akan menelisik ulang pajak ABT PT MSJ Pulodogom, Kecamatan Kualuh Hulu.

“Kalau bisa, seluruh PKS yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara dicek kebenaran pembayaran pajaknya. Kita cek ABT-nya, air bawah tanahnya, pajaknya semua, termasuk kapasitas produksi per hari,” tegasnya.

Selain itu, Pansus PAD juga akan mendorong keterlibatan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan daerah, termasuk dalam optimalisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Desa-desa juga kita ajak berkomitmen. Mana yang belum optimal dalam pembayaran PBB, kita bantu dorong agar PAD ini terus naik,” ujarnya.

Ia menegaskan, peran Pansus PAD tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga membantu pihak eksekutif dalam mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergarap maksimal.

“Kami ingin membantu dan mengawasi bersama, mencari mana pajak-pajak yang tidak sesuai yang dibayarkan perusahaan di Labura,” kata Fauzi. (hm25)