Asahan, MISTAR.ID

Aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan nelayan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta menuai respons keras dari kalangan nelayan daerah. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Asahan menilai gerakan tersebut tidak mencerminkan suara mayoritas nelayan nasional dan diduga membawa kepentingan kelompok tertentu.

Ketua HNSI Asahan, Iswan, didampingi Bendahara DTM Ahmad Faisal, dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (22/12/2025), menegaskan bahwa narasi yang dibangun dalam aksi demonstrasi tersebut justru mengabaikan realitas nelayan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa. Menurut mereka, persoalan nelayan bersifat kompleks dan tidak bisa disamaratakan.

Iswan menyayangkan aksi yang dinilai tidak mempertimbangkan dampak kebijakan secara menyeluruh. Ia menilai selama ini program Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menjangkau berbagai daerah, termasuk Kabupaten Asahan yang pada tahun 2026 akan masuk dalam program nasional Kampung Nelayan dan manfaatnya telah dirasakan langsung oleh nelayan setempat.

“Kami melihat kebijakan KKP tidak dibuat untuk kepentingan satu wilayah saja, tetapi dirancang untuk menjawab kebutuhan nelayan secara nasional,” ujar Iswan.

Ia juga menyoroti tuntutan penetapan harga acuan ikan yang dinilai terlalu menekan. Menurutnya, permintaan harga rendah seharusnya diimbangi dengan komitmen pendaratan ikan di wilayah penangkapan, terutama di kawasan timur Indonesia, agar tidak merugikan nelayan lokal dan daerah penghasil.

Sementara itu, Ahmad Faisal menyatakan dukungannya terhadap kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia meminta pemerintah pusat tetap bersikap objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan kelompok yang dinilai tidak mewakili kepentingan nelayan secara luas.

HNSI Asahan berharap setiap aspirasi nelayan dapat disampaikan secara konstruktif dengan mempertimbangkan regulasi yang berlaku serta kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan sektor kelautan serta perikanan nasional.

Sebelumnya, belasan ribu massa nelayan dan pelaku usaha perikanan dari berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara, menggelar aksi damai di depan Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).