Binjai, MISTAR.ID - Menyikapi viralnya kabar tentang atap Gedung DPRD Binjai yang mengalami kebocoran, Kabid Cipta Karya Dinas PUTR Pemko Binjai, Royto, segera melakukan proses perbaikan pada atap gedung.

"Kita sudah menganggarkan dana perbaikan sebesar Rp700 juta untuk dilaksanakan pada tahun ini juga," kata Royto saat ditemui, Kamis (25/6/2026) siang.

Dijelaskannya, dana perbaikan bersumber dari R-APBD 2026 yang sudah disetujui pada tahun 2026 ini. Adapun ruang lingkup pengerjaannya yakni perbaikan atap gedung untuk mengatasi kebocoran.

"Kita harapkan dengan adanya rehabilitasi yang akan dilaksanakan dapat mengatasi permasalahan kebocoran di atap Gedung DPRD Binjai," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, kondisi Gedung DPRD Kota Binjai di Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota, kian memprihatinkan. Sejumlah bagian atap gedung dilaporkan mengalami kebocoran yang cukup parah sehingga menyebabkan beberapa ruangan tergenang air saat hujan deras mengguyur Kota Binjai.

Salah satu ruangan yang terdampak paling parah adalah Ruang Badan Anggaran (Banggar). Ruangan tersebut terlihat tidak dapat difungsikan secara optimal karena sebagian besar lantainya digenangi air hujan yang masuk melalui atap yang bocor.

Selain genangan air, sejumlah peralatan kantor seperti meja dan kursi tampak dalam kondisi tidak tertata. Kondisi tersebut mengindikasikan ruangan itu sudah cukup lama mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kebocoran juga terjadi di koridor menuju beberapa ruangan kerja di lantai II Gedung DPRD Binjai. Bahkan, petugas sampai harus menempatkan ember di sejumlah titik untuk menampung air yang menetes dari plafon dan atap gedung.

Tidak hanya Ruang Banggar, kerusakan juga ditemukan di Ruang Komisi A dan Komisi C. Pada beberapa bagian, atap terlihat berlubang dan mengalami kerusakan yang menyebabkan air hujan masuk ke dalam ruangan.

Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapatkan perhatian agar tidak mengganggu aktivitas kerja maupun pelayanan di lingkungan DPRD Kota Binjai. Pasalnya, gedung DPRD sebagai salah satu fasilitas publik dan simbol lembaga legislatif daerah seharusnya mendapat perhatian serius agar tetap layak digunakan serta mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik. (hm25)