Medan, MISTAR.ID (2/7/2026) — Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) hingga 31 Mei 2026 menunjukkan pertumbuhan positif.

Belanja negara di Sumut mencapai Rp30,12 triliun atau 46,01 persen dari total pagu anggaran, tumbuh 34,07 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumut sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Sumut, Rudy Rahmaddi.

"Secara umum, kinerja APBN Sumut sampai Mei 2026 tetap terjaga. Pendapatan dan belanja negara terus tumbuh untuk merealisasikan kebijakan Asta Cita, menjaga stabilitas ekonomi regional, dan mempercepat proses pemulihan pascabencana di Sumut," katanya, Kamis (2/7/2026).

Hingga akhir Mei 2026, Pendapatan Negara dan Hibah di Sumut terealisasi sebesar Rp14,68 triliun atau 35,24 persen dari target, dengan pertumbuhan signifikan mencapai 38,28 persen.

Dari sektor penerimaan, pajak yang dihimpun Kanwil DJP Sumut I dan II mencapai Rp11,8 triliun atau naik 57,13 persen secara tahunan. Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi sebesar Rp1,63 triliun atau 53,2 persen dari target Rp3,06 triliun, tumbuh 12,44 persen (year-on-year) yang didorong kenaikan bea masuk sebesar Rp364,53 miliar, bea keluar Rp1,077 triliun, dan cukai Rp189,17 miliar.

Kemudian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,17 triliun atau 45,83 persen dari target. PNBP dari sektor pengelolaan aset, piutang, dan lelang oleh DJKN menyumbang Rp40,22 miliar.

"Dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah pusat di Sumut menyerap Rp7,83 triliun atau tumbuh 29,78 persen secara tahunan," ucapnya.

Anggaran tersebut meliputi belanja pegawai sebesar Rp5,18 triliun, belanja barang Rp1,90 triliun, belanja bantuan sosial Rp3,20 miliar, serta belanja modal yang meningkat menjadi Rp747,17 miliar dibandingkan periode yang sama pada 2025 untuk mendanai berbagai prasarana strategis dan infrastruktur konektivitas.

"Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp22,28 triliun atau 54,28 persen dari pagu, tumbuh 35,65 persen secara tahunan," ujarnya.

Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar senilai Rp15,45 triliun, disusul Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp3,92 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2,32 triliun, Dana Desa Rp580,42 miliar, dan DAK Fisik Rp14,03 miliar.

"Percepatan penyaluran TKD dipicu oleh adanya relaksasi dokumen syarat salur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102 Tahun 2025," tuturnya.

Kebijakan tersebut berfokus pada percepatan penanganan darurat dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Khusus Sumut, pemerintah pusat memberikan tambahan anggaran pemulihan bencana tahun 2026 sebesar Rp8,05 triliun melalui skema TKD berupa tambahan DAU dan DBH. Hingga Mei 2026, realisasinya telah mencapai Rp4,82 triliun.

"Melalui belanja kementerian/lembaga, dialokasikan Rp1,34 triliun untuk rekonstruksi jalan pascabencana serta Rp295,52 miliar untuk rehabilitasi sawah," katanya.

Rudy menambahkan, APBN juga hadir melalui program perlindungan sosial senilai Rp1,76 triliun yang diberikan kepada 2,64 juta penerima manfaat di Sumut. Dana tersebut terdiri atas Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebesar Rp937,15 miliar, Program Keluarga Harapan (PKH) Rp783,31 miliar, dan Bantuan Sosial Tunai Rp43,89 miliar.

Sementara itu, tren positif juga terlihat pada pemberdayaan ekonomi melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai Rp6,75 triliun kepada 104.696 debitur. Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, dan Kabupaten Langkat menjadi daerah dengan jumlah penerima tertinggi.

Adapun pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi pelaku usaha mikro mencapai Rp408,25 miliar yang disalurkan kepada 59.968 debitur, dengan mayoritas penerima berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran. (hm27)