Anggota DPRD Sumut Beri Rapor Merah untuk BUMD AIJ, Janji Bisnis Baru Tak Kunjung Terwujud

Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara, Lambok Andreas Simamora saat memberikan keterangan pada wartawan. (Foto: Ari/Mistar)
Medan, MISTAR.ID (12/11/2026) – Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara (Sumut), Lambok Andreas Simamora, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Industri Jasa (AIJ). Pasalnya, kinerja yang sebelumnya telah dijanjikan hingga kini belum menunjukkan progres maupun hasil yang baik.
“Wacana mereka setelah menjadi PT, mereka itu memberikan data kepada kita bahwasanya akan banyak bisnis baru yang dilaksanakan AIJ. Itu diutarakan mereka setelah mau PT. Saya sendiri sebagai anggota Komisi C sebenarnya sudah menagih ini sejak setahun lalu. Presentasi yang disampaikan kepada kami itu sampai sekarang tidak ada jalan,” ujarnya kepada Mistar, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, apa yang dicanangkan AIJ hanya sekadar angan-angan semata. Ia menilai, jika AIJ ingin mencapai suatu target, tentu harus diiringi dengan keseriusan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai BUMD.
“Jadi, ketika mau jadi PT, mohon maaf secara pribadi, saya melihat ini hanya khayalan. Makanya isi pandangan Fraksi Hanura kami (saat paripurna) begitu,” tegasnya.
Politikus Hanura itu menegaskan, Komisi C pada umumnya bertugas mengawasi kinerja ataupun jalannya pemerintahan, khususnya di bidang keuangan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar dapat menghasilkan pendapatan yang baik.
“Karena kita kalau bicara ekonomi bisnis, perencanaan yang matang itu bisa mengarahkan pendapatan yang baik. Kalau data-datanya besar, tetapi cara mencapainya kita belum tahu, itu bagaimana? Contoh, mereka memproyeksikan pada tahun 2026 dapat memberikan PAD kepada Pemprov sebesar Rp35 miliar hingga Rp45 miliar, tetapi bagaimana caranya?” ucap Lambok.
Meski demikian, ia menyampaikan bahwa pihaknya pada prinsipnya berupaya membantu menciptakan peluang-peluang bisnis baru demi terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, AIJ dinilai tidak serius. Ia pun menyatakan keraguannya jika AIJ beralih menjadi PT dan memberikan predikat kartu merah.
“Dipaparkan dengan cara membuka bisnis baru, sementara modal mereka tidak ada. Jadi, mau jadi PT pun tidak ada itu. Bagi saya pribadi, AIJ itu kartu merah. Sudah setahun kita tunggu mereka, tetapi tidak ada juga,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa salah satu janji AIJ dalam membuka bisnis baru adalah usaha papan reklame atau billboard. Namun, hingga kini, pihaknya tidak mengetahui sama sekali keberadaan billboard tersebut.
“Mereka pernah menjanjikan akan membuat billboard baru dengan kontrak pihak ketiga, tetapi hingga saat ini tidak ada kita tahu di mana billboard ini. Sudah setahun,” ujarnya. (hm27)

