Simalungun, MISTAR.ID

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Simalungun, Robert Pardede meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) agar tidak berdiam diri, pasca banjir bandang yang melanda Kota Wisata Parapat.

Hal ini disampaikan Robert mengingat cukup parahnya dampak yang timbul pasca banjir bandang, Minggu (16/3/2025) sore kemarin. Berangkat dari kejadian di Parapat, pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat harus meningkatkan pengawasan hutan.

"Kalau untuk hotel tidak banyak yang kena, Hotel Atsari dan Siantar Hotel. Tapi banjir yang kemarin berdampak bagi perhotelan di Simalungun," ujar Robert, Rabu (19/3/2025).

Disampaikan Robert, dari hasil diskusi pihaknya bersama Pemkab Simalungun, TNI, Polri, dan masyarakat bahwa untuk tahap awal pasca banjir dilakukan pemberian makanan dan juga bantuan lainnya.

"Itu yang pertama. Yang kedua, hasil diskusi kami dengan Pemkab Simalungun segera membentuk tim penanganan antisipasi bencana agar tidak terjadi lagi banjir susulan," ucapnya.

Dari diskusi tersebut, muncul gagasan untuk menormalisasi Sungai Batu Gaga. Dan hal ini menjadi tujuan utama dalam penanganan pasca banjir bandang di Parapat.

"Nantinya Sungai Batu Gaga dinormalisasi, yang kemudian sampai ke rumah warga. Hal ini dilakukan agar nantinya aliran sungai lebih leluasa mengalir ke bawah. Dan ini sampai ke Danau Toba normalisasinya," tutur Robert.

Dikatakan, beberapa lokasi lainnya juga bakal dibenahi dan diperlebar. Kemudian penghijauan juga akan dilakukan, karena sumber masalahnya ada pada human error.

"Dinas LHK Sumut harus turut serta. Provinsi itu harus bangun, bangkit dan jangan berdiam diri lagi hutan di atas sudah gundul. Ayo lah tingkatkatkan pengawasan. Atau mungkin ada orang-orang jahil yang mengambil kayu sembarangan tanpa izin dan ini harus diproses," kata Robert.

"Banjir kemarin jelas mengganggu ekonomi, kehidupan masyarakat terganggu, listrik mati, air mati. Jangan terjadi lagi lah seperti ini. Kita akan mengawal aparat terkait hal ini, menyangkut aturan-aturan agar ditegakkan demi Parapat sebagai daerah super prioritas lebih terjamin lagi untuk dikunjungi wisatawan," ucapnya lagi.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Simalungun, Daniel Silalahi menyampaikan pasca banjir yang terjadi pihaknya hanya sebatas melaporkan. Lantaran kawasan hutan di Parapat gawean dari pihak Kemenhut.

"Sudah dilaporkan ke Kemenhut, baru kita ikut membersihkan material banjir. Kita pun tidak ada peralatan berat, yang ada itu di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR)," ujar Daniel.

Lanjutnya lagi, diidentifikasi kerusakan lingkungan yang terjadi sudah berulang-ulang. Dan bakal terjadi lagi kejadian serupa di waktu mendatang.

"Di atas Bangun Dolok itu lah Sitahoan. Saat ini sudah gundul dan masyarakat juga melakukan penyadapan getah pohon pinus. Sebenarnya ini sudah kompleks kali permasalahannya, makanya mulai saat ini harus diantisipasi," katanya lagi.

Daniel menyatakan, dengan menurunnya jumlah pepohonan di sana, akan berdampak pada ekosistem lingkungan. Sementara masalah pengelolaan hutan itu menurutnya di Kemenhut.

"Material banjir seperti batu yang jatuh dari atas terbawa arus banjir lantaran sudah tidak lagi terikat akar-akar pohon. Ketika ada arus air yang deras, batu pun ikut terbawa," katanya mengakhiri. (hamzah/hm16)