Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Fauzi, meminta pihak kepolisian mengusut tuntas peredaran narkoba di Tempat Hiburan Malam (THM) New Zone (NZ) dan Phantom KTV.

Beberapa nama yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan diduga berperan sebagai pemasok narkoba diminta segera ditangkap guna memberantas peredaran gelap narkotika di Kota Medan, khususnya di THM.

“Barang bukti ekstasi yang diamankan petugas menjadi bukti bahwa di dua THM itu ada peredaran narkoba. Kita minta semua orang yang terlibat diproses hukum, terutama pemasok-pemasok yang identitasnya sudah diketahui,” ucap Fauzi kepada Mistar, Kamis (4/6/2026).

Dikatakan Fauzi, NZ merupakan THM yang sangat digandrungi kalangan muda dan selama ini dikenal rawan peredaran narkoba.

“Tak hanya di dalam NZ, di sekitar lokasi juga banyak yang menjajakan narkoba secara terselubung. Warga Kota Medan sudah tahu itu dan menjadi rahasia umum. Makanya kita dorong agar kasusnya diusut tuntas,” katanya.

Fauzi juga menyoroti Phantom KTV (dahulu Dragon KTV) yang sebelumnya pernah ditindak terkait kasus peredaran narkoba.

“THM seperti ini harus ditindak tegas. Bayangkan saja, sudah pernah ditindak tetapi malah bermasalah lagi dengan kasus yang sama. Artinya mereka tidak menghiraukan imbauan yang disampaikan petugas. Kepolisian harus mengusut apakah ada keterlibatan dari manajemen maupun pihak lain,” ujarnya.

Untuk memastikan seluruh THM mematuhi aturan yang berlaku, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan itu mendorong agar razia dilakukan secara menyeluruh terhadap tempat hiburan malam di Kota Medan.

“Sejauh ini kita lihat memang hampir semua THM dirazia, terutama saat Operasi Antik kemarin. Itu patut kita apresiasi. Namun, kita harap kegiatan ini rutin dilakukan sehingga peredaran narkoba bisa terus ditekan,” harapnya.

Sejalan dengan penindakan yang dilakukan kepolisian, Fauzi juga meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan aktif melakukan pengawasan di lapangan.

“Pastikan semua izin THM di Kota Medan memang ada dan lengkap. Jangan sampai setelah ditindak ternyata izinnya tidak ada, berarti pengawasan di lapangan lemah. Pemko Medan harus bersinergi dengan TNI-Polri agar pengawasan di lapangan lebih maksimal,” pungkasnya. (hm25)