Medan, MISTAR.ID

Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede, meminta Pemko Medan untuk lebih teliti dalam melakukan verifikasi maupun penerbitan izin Tempat Hiburan Malam (THM) yang pernah bermasalah.

Pasalnya, kasus Dragon KTV yang pernah bermasalah atas kasus peredaran narkoba kembali tersandung kasus yang sama meski sudah berganti nama menjadi Phantom KTV.

“Kita tidak bisa memastikan apakah Phantom KTV terafiliasi dengan Dragon KTV. Tapi yang jelas lokasi usahanya masih sama. Harusnya yang seperti ini didalami lagi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sebelum izinnya diterbitkan lagi meski dengan Perseroan Terbatas (PT) baru,” ujar Salomo, Rabu (3/6/2026).

Bendahara DPC Gerindra Kota Medan ini mengatakan semua perizinan didaftarkan lewat OSS sebelum diverifikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai lokus usaha.

“Tetap juga rekomendasi maupun pertimbangan Pemerintah Daerah berlaku sebelum izin usaha diterbitkan. Di sini harusnya peran DPMPTSP Medan untuk langsung turun ke lapangan memastikan apakah izin usaha yang akan diterbitkan memang sesuai yang didaftarkan dan tidak bermasalah,” katanya.

Salomo menegaskan, iklim usaha positif harus terus dijaga dan diciptakan di Kota Medan sehingga investor juga bersedia menamakan modalnya.

“Jika ada usaha yang pernah bermasalah lalu dengan mudahnya mengurus izin dengan modus PT baru, itu akan membuat iklim usaha menjadi tidak positif. Kita tidak ingin seperti itu. Makanya Pemko Medan harus lebih selektif ke depannya,” ucapnya.

Begitu juga dengan THM New Zone (NZ), Salomo mengingatkan Pemko Medan agar tidak terkecoh ketika akan mengurus izin dengan PT baru.

“Kita bukan ingin menghalangi investor berusaha di Kota Medan, namun iklim positif tetap harus dijaga dan utamakan. Ini akan menjadi perhatian kami di Komisi III untuk bisa disampaikan nanti dalam Rapat Triwulan II dengan DPMPTSP maupun Dinas Pariwisata,” tuturnya.