Pematangsiantar, MISTAR.ID

Di tengah ketidakpastian nilai tukar rupiah yang berdampak pada sektor ekonomi, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar berupaya memperkuat dan mengendalikan inflasi lewat strategi terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.

Inovasi tersebut melibatkan beberapa sektor, seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Kedua instansi ini bekerja secara kolaboratif untuk mendukung komoditas dan infrastruktur pertanian.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) pada Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, Sari Dewi Damanik, menyampaikan bahwa inovasi pengendalian inflasi melalui strategi hulu hingga hilir tersebut bertujuan menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan harga di pasaran.

"Ada beberapa program, seperti kontrak tani komoditas cabai yang sering andil inflasi Kota Pematangsiantar, di mana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) turut andil menggagas program kontrak tani komoditas cabai," ujar Sari Dewi, Selasa (9/6/2026).

Adapun program lainnya yakni peningkatan infrastruktur dan irigasi persawahan. Melalui pembangunan dan perbaikan irigasi persawahan oleh DKPP bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), program tersebut bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian.

Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat juga terus didorong melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), di mana masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal.

"Dari sisi hilirnya, stabilisasi harga oleh Diskopdag dan mitra kerja TPID seperti Koperasi Konsumen RHB. Operasi pasar untuk komoditas tertentu yang melambung tinggi. Dan membuka pasar murah keliling," ujarnya.

Untuk menjaga kualitas dan ketersediaan bahan pangan, Pemko Pematangsiantar juga merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pendukung berupa cold storage. Fasilitas ini diharapkan mampu memperpanjang masa simpan produk pangan serta mengurangi risiko gejolak harga akibat keterbatasan pasokan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, Pemko turut memfasilitasi business matching antara pelaku usaha lokal dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Rencana ada kerja sama dengan Sergai untuk komoditas telur. Ini penguatan peran BUMD, salah satunya PD PHJ sebagai offtaker dan Koperasi RHB sebagai offtaker," ujarnya. (hm25)