Pematangsiantar, MISTAR.ID

Kebijakan Work From Home (WFH) yang diambil pemerintah sebagai langkah menekan konsumsi BBM nasional di tengah bayang-bayang krisis energi global dinilai semu. Akademisi Universitas Simalungun (USI), Raja Mangaratua Nainggolan, menilai langkah ini hanya efektif untuk jangka pendek. Di sisi lain menyimpan risiko besar bagi stabilitas ekonomi jangka panjang.

Menurut Raja, meski bertujuan baik untuk efisiensi energi, kebijakan WFH saat ini memiliki karakteristik yang berbeda jauh dengan masa pandemi Covid-19. Jika tidak dibarengi dengan kontrol yang ketat, penghematan energi yang dihasilkan justru bersifat semu.

Raja menjelaskan, kelemahan utama kebijakan ini terletak pada protokol pengawasan. Tanpa aturan yang mengikat, mobilitas masyarakat dikhawatirkan tetap tinggi meski tidak menuju ke kantor.

"Satu sisi menekan konsumsi BBM, namun tidak menutup kemungkinan mobilitas tetap tinggi karena lemahnya protokol WFH. Akibatnya, kebijakan ini hanya mengubah arah mobilitas satu hari dalam seminggu, tidak menekan mobilitas secara efisien," ujarnya kepada Mistar, Jumat (27/3/2026).

Lebih lanjut, ia memperingatkan pemerintah mengenai dampak domino terhadap sektor ekonomi mikro di perkantoran. Penurunan aktivitas fisik di gedung-gedung pemerintah atau swasta secara permanen dapat memicu distorsi ekonomi di kawasan perkotaan.

"Kawasan ekonomi tertentu bisa menjadi sepi. Hal ini berujung pada pelemahan ekonomi akibat penurunan aktivitas bisnis UMKM yang selama ini menggantungkan hidup dari ekosistem di sekitar perkantoran," ucapnya.

Alih-alih bergantung pada pembatasan kerja, Raja mendorong pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih fundamental dan efisien guna mengurangi ketergantungan pada minyak.

Ada dua poin utama yang disarankan sebagai alternatif kebijakan jangka panjang seperti optimalisasi transportasi umum guna memperkuat subsidi dan efektivitas transportasi publik agar konsumsi BBM pribadi menurun tanpa harus mengorbankan mobilitas dan produktivitas masyarakat.

Kemudian, akselerasi energi alternatif menjadikan situasi saat ini sebagai momentum mempercepat transisi ke energi terbarukan agar ketahanan energi nasional lebih mandiri.

"Pemerintah perlu mengambil alternatif yang lebih efisien. Ini adalah peringatan bagi segera mempercepat penggunaan energi alternatif demi mengurangi ketergantungan pada minyak bumi," tuturnya. (hm20)