Golkar Desak Pemkab Simalungun Tepati Janji Bangun Jalan Bahal Gajah

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rapat paripurna DPRD Simalungun. (Foto: Indra/Mistar)
Simalungun, MISTAR.ID
Rapat Paripurna DPRD Simalungun dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Rabu (10/6/2026), tidak hanya membahas persoalan anggaran. Fraksi Partai Golkar memanfaatkan forum tersebut untuk kembali menagih komitmen Pemerintah Kabupaten Simalungun terkait pembangunan jalan utama di Nagori Bahal Gajah, Kecamatan Sidamanik.
Melalui Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Kristok Damanik, partai berlambang pohon beringin itu menegaskan perbaikan jalan Bahal Gajah merupakan aspirasi masyarakat yang sangat mendesak dan hingga kini belum mendapatkan kepastian pelaksanaan.
Dalam pemandangan umumnya, Golkar mengingatkan bahwa jalan utama di Nagori Bahal Gajah merupakan satu-satunya akses vital masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian, menjangkau fasilitas pendidikan, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga sehari-hari.
Namun, kondisi jalan tersebut saat ini disebut mengalami kerusakan parah sehingga menyulitkan mobilitas masyarakat. Bahkan pada sejumlah titik, jalan dinilai hampir tidak layak digunakan.
“Selain hal di atas, kami juga menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat yang sangat mendesak mendapatkan tanggapan dari pihak eksekutif,” ujar Kristok saat membacakan pemandangan umum fraksi.
Golkar menegaskan persoalan jalan Bahal Gajah bukan isu baru. Fraksi tersebut mengaku telah berulang kali menyampaikan keluhan masyarakat terkait kondisi jalan itu dalam berbagai forum resmi DPRD.
Bahkan, Golkar mengingatkan kembali pernyataan Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang pernah dimuat media pada 18 September 2025. Saat itu, pemerintah menyatakan pembangunan jalan Bahal Gajah wajib direalisasikan pada Tahun Anggaran 2026.
Karena itu, Fraksi Golkar meminta Bupati Simalungun melalui Sekretaris Daerah dan Dinas PUTR segera menindaklanjuti komitmen tersebut dengan langkah nyata di lapangan.
Menurut Golkar, pembangunan jalan Bahal Gajah tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur semata, melainkan menyangkut akses ekonomi masyarakat, kelancaran distribusi hasil pertanian, hingga pelayanan pendidikan bagi warga setempat.
“Kami menekankan agar pembangunan jalan utama di Nagori Bahal Gajah secepatnya dilaksanakan karena persoalan ini sudah berulang kali kami sampaikan dan sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Kristok.
Di tengah pembahasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Golkar mengingatkan setiap kebijakan anggaran harus bermuara pada penyelesaian persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, terutama infrastruktur dasar yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak warga di pelosok Kabupaten Simalungun. (hm25)
PREVIOUS ARTICLE
DPRD Simalungun Sepakat Bahas Ranperda Keuangan, Gerindra Tekankan Transparansi Anggaran




















