Kalau Semua Bisa Dipalsukan AI, Bagaimana Kita Membuktikan Sebuah Video Itu Asli?

Iustrasi, Kalau Semua Bisa Dipalsukan AI, Bagaimana Kita Membuktikan Sebuah Video Itu Asli? (foto:gemini/mistar)
Politik dan Masa Depan Demokrasi
Politik merupakan salah satu arena yang paling rentan.
Sebuah video palsu tidak harus bertahan selama berbulan-bulan untuk memiliki dampak. Cukup beredar selama beberapa jam pada saat yang tepat, misalnya menjelang pemungutan suara atau ketika sebuah skandal sedang berkembang.
Pada 2026, penggunaan deepfake dalam kampanye politik Amerika Serikat kembali menjadi perhatian. Reuters melaporkan bahwa video deepfake mulai digunakan dalam iklan politik dan bahwa para ahli melihat teknologi tersebut berpotensi memengaruhi opini publik.
Masalahnya semakin kompleks karena teknologi dapat digunakan oleh berbagai pihak, termasuk aktor politik, kelompok kepentingan, jaringan disinformasi, maupun individu.
Di satu sisi, masyarakat perlu mampu mengenali konten palsu.
Di sisi lain, platform dan institusi harus mampu memberikan konteks.
Dan di sisi lainnya lagi, politisi serta partai perlu memiliki batas yang jelas mengenai penggunaan media sintetis dalam kampanye.
Karena ketika publik tidak lagi yakin apakah sebuah video kandidat itu asli, yang rusak bukan hanya reputasi seorang kandidat.
Yang ikut rusak adalah kepercayaan terhadap proses demokrasi.
Pengadilan Mulai Menghadapi Pertanyaan yang Sama
Jika video dapat dipalsukan, bagaimana dengan video yang diajukan sebagai bukti di pengadilan?
Pertanyaan tersebut tidak lagi teoritis.
Pengadilan mulai menghadapi persoalan mengenai autentikasi bukti digital yang mungkin dibuat atau dimanipulasi menggunakan AI. Di Amerika Serikat, panel peradilan federal pada Mei 2026 menunda keputusan mengenai usulan perubahan aturan yang berkaitan dengan bukti hasil AI serta deepfake audio dan video. Perdebatan itu menunjukkan bahwa sistem hukum masih mencari cara paling tepat untuk menghadapi teknologi yang berkembang cepat.
Ada persoalan yang bahkan lebih rumit.
Bagaimana jika bukti itu asli, tetapi pihak yang dituduh cukup mengatakan bahwa rekaman tersebut adalah deepfake?
National Center for State Courts menyebut fenomena tersebut sebagai “deepfake defense”: kemampuan membuat konten palsu secara meyakinkan sekaligus membuka ruang bagi pihak yang bersalah untuk menyangkal bukti yang sebenarnya autentik.
Dengan demikian, tantangan hukum bukan hanya menentukan apakah sebuah bukti palsu.
Pengadilan juga harus menentukan bagaimana membuktikan bahwa sebuah bukti asli.
Kita Sedang Memasuki Era “Buktikan Bahwa Itu Nyata”
Selama sebagian besar era internet, persoalannya adalah bagaimana membuktikan bahwa sesuatu itu palsu.
Era AI mungkin membalik pertanyaan tersebut.
Kita akan semakin sering diminta membuktikan bahwa sesuatu itu nyata.
Dan jawabannya tidak bisa lagi hanya: “Saya melihatnya sendiri.”
Mata manusia bukan alat autentikasi.
Telinga manusia bukan tanda tangan digital.
Sebuah video bukan kebenaran hanya karena direkam kamera.
Dan sebuah file dengan metadata yang lengkap pun tidak otomatis membuktikan bahwa peristiwa yang direkam benar-benar terjadi seperti yang diklaim.
Masa depan kepercayaan digital kemungkinan bergantung pada beberapa lapisan sekaligus: provenance yang dapat diverifikasi, teknologi pendeteksi, standar platform, kerja jurnalis, literasi publik, serta prosedur hukum yang mampu menguji keaslian bukti.
Pada akhirnya, pertarungan melawan deepfake bukan sekadar perlombaan antara manusia dan mesin untuk menemukan piksel yang salah.
Ini adalah pertarungan untuk menentukan apa yang layak dipercaya.
Sebab ketika hampir semua gambar, suara, dan video dapat dibuat ulang oleh AI, nilai paling langka di internet bukan lagi kemampuan untuk membuat sesuatu terlihat nyata.
Melainkan kemampuan untuk membuktikan bahwa sesuatu itu benar-benar terjadi.
(ic3/ncsc/ap/reuters/ca/unesco/c2pa/*/hm27)
PREVIOUS ARTICLE
Tim Cook Tinggalkan Jabatan CEO Apple Setelah 15 Tahun





















