Medan, MISTAR.ID - Deputi III Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Kurnia Ramadhana, menyebutkan hingga saat ini tercatat lebih dari 44.000 siswa yang terdaftar di Sekolah Rakyat yang tersebar di 180 titik di Indonesia. Sekitar 90 di antaranya sudah berstatus bangunan permanen.

Hal itu disampaikannya saat meninjau keberlangsungan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 2 Medan yang beralamat di Jalan Flamboyan II, Simpang Selayang, Medan Tuntungan, Jumat (25/9/2026).

Sesuai dengan amanat Presiden RI yang mengharuskan transformasi pendidikan ke ranah digital, SR juga sudah dilengkapi dengan layar interaktif pintar yang dinilai dapat memudahkan para guru dalam menjelaskan materi kepada peserta didik.

Tidak hanya bangunan sekolah, dalam peninjauannya, ia juga mengatakan sejumlah fasilitas asrama, tempat ibadah, dan tempat makan juga sudah dilengkapi.

“Karena memang dari Presiden Prabowo tidak hanya aspek pendidikannya saja yang dijamin, tapi hidup keseluruhan dari seluruh siswa Sekolah Rakyat juga dijamin oleh negara,” katanya.

Terkait penerimaan siswa, Kepala SRT 2 Medan untuk jenjang SD dan SMP, Syahripal Putra, menegaskan proses rekrutmen tidak menggunakan sistem rekomendasi dari pejabat maupun pemerintah daerah.

Proses rekrutmen dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial, di mana para siswa berasal dari desil 1 dan desil 2. Seleksi dilakukan secara objektif berdasarkan data BPS yang diolah melalui aplikasi SETARA, kemudian dilakukan pleno untuk menentukan mana yang lebih memungkinkan.

“Ternyata memang saat ini karena kebutuhannya besar, tapi kemampuan kita masih terbatas di 1.080 (terdiri dari 540 siswa SD, serta masing-masing 270 siswa SMP dan SMA), ditambah lagi SDM yang harus kita cukupkan. Oleh karena itu, saat ini (kuota) 270 per satu SR permanen,” ujarnya.

Dengan total kuota tersebut, tim gabungan dari Dinas Sosial bersama pendamping PKH melakukan ground check langsung ke lapangan. Verifikasi ini meliputi peninjauan kondisi ekonomi keluarga, status yatim piatu, risiko putus sekolah hingga kepemilikan rumah dan status listrik.

“Sehingga betul-betul kita ambil dari anak-anak yang membutuhkan pendidikan yang layak dan juga sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah, di mana mereka harus diselamatkan pendidikannya,” tuturnya. (hm25)