Truk Jagung dari Dairi Terlantar di Medan, Harga Jual Petani Ikut Tertekan
Ilustrasi: Truk jagung dari Dairi tidak bisa membongkar muatan di pabrik yang berada di Kawasan Industri Medan berdampak pada harga jual pada petani. (foto: Artificial Intelligence/Mistar)
Dairi, MISTAR.ID - Sejumlah truk pengangkut jagung hasil panen petani dari Kabupaten Dairi dilaporkan terlantar di Medan, Sumatera Utara. Kondisi ini terjadi setelah sejumlah gudang dan pabrik jagung tutup selama sekitar satu pekan.
Kondisi tersebut menjadi keluhan sejumlah pengusaha atau toke jagung di Kabupaten Dairi. Salah satunya disampaikan pengusaha berinisial UD BT asal Kecamatan Sumbul melalui sejumlah media online, Kamis (12/11/2026).
UD BT mengaku truk pengiriman jagung miliknya sudah tiga hari terlantar di Kawasan Industri Medan (KIM) karena tidak bisa membongkar muatan akibat gudang dan pabrik tutup.
Ia menyebutkan, jagung yang dibelinya dari petani dihargai Rp5.000 hingga Rp5.200 per kilogram dengan kadar air 17 persen.
Sementara itu, toke jagung lainnya dari Kecamatan Tigalingga, Gunung Sitember, dan Tanah Pinem mengaku tidak mengirimkan jagung karena sudah mengetahui sejumlah pabrik di Medan dan Pematangsiantar tutup.
Kondisi tersebut turut berdampak terhadap petani jagung di Kabupaten Dairi. Sejumlah petani dikabarkan mengalami penurunan harga jual jagung dari toke pengumpul.
Menanggapi kondisi tersebut, Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Kabanjahe, Glen Dedi M Simanjuntak, menyampaikan bahwa pihaknya pada prinsipnya tetap menyerap jagung hasil panen petani dari Kabupaten Dairi dan wilayah kerjanya.
"Perum Bulog Kantor Cabang Kabanjahe, pada prinsipnya tetap menyerap jagung hasil panen petani dari Kabupaten Dairi dan wilayah kerjanya," kata Glen kepada MISTAR.ID melalui pesan WhatsApp, Kamis (12/11/2026).
Glen menjelaskan, penyerapan jagung di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram dengan kadar air 18–20 persen dan aflatoksin maksimal 50 ppb. Kemasan tidak dipersyaratkan, sedangkan biaya angkut ke mitra jagung ditanggung Bulog sesuai biaya aktual, maksimal Rp200 per kilogram apabila JPK diterima.
"Kemudian, di gudang Bulog curah, Rp6.250 per kilogram, kadar air maksimal 14 persen, aflatoksin maksimal 50 ppb, tanpa kemasan, biaya angkut sudah termasuk dalam harga," katanya.
Sementara untuk jagung di gudang Bulog dalam kemasan, harga ditetapkan Rp6.400 per kilogram dengan kadar air 14 persen dan aflatoksin maksimal 50 ppb. Jagung harus menggunakan karung plastik polos baru berukuran 50–70 kilogram. Biaya angkut sudah termasuk dalam harga.
Di sisi lain, informasi yang diperoleh Mistar dari seorang narasumber yang dipercaya menyebutkan, penutupan sejumlah gudang dan pabrik jagung di Medan diduga berkaitan dengan persoalan harga yang ditetapkan pemerintah dan tidak diterima pengusaha pabrik.
Menurut sumber tersebut, harga jagung pipilan kering di tingkat konsumen dengan kadar air 15 persen ditetapkan Rp5.800 per kilogram. Sementara di tingkat produsen dengan kadar air 18–20 persen, harga ditetapkan Rp5.500 per kilogram.
Sumber menyebutkan, ketentuan harga tersebut berkaitan dengan regulasi Badan Pangan Nasional, termasuk Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024.
Sumber juga merujuk Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 457 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan harga SPHP pada sejumlah komoditas pangan.
Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa seluruh pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan HPP, HAP, HET, dan harga beras SPHP. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Badan Pangan Nasional, gubernur, bupati/wali kota, serta unsur TNI dan Polri sesuai kewenangannya.
Surat edaran itu juga mengatur sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan harga pemerintah. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan izin usaha, pencabutan izin usaha, hingga penarikan pangan pokok dari peredaran.
Selain sanksi administratif, apabila hasil pengawasan menemukan bukti awal tindak pidana di bidang pangan, pelanggaran dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.
Adapun sanksi pidana yang tercantum dalam surat edaran tersebut berupa pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda sebesar Rp1,5 miliar. (*)