Warga Tanjung Mulia Siap Pertahankan Tanah sampai Titik Darah Penghabisan

Medan, MISTAR.ID - Warga Lingkungan 16, 17, dan 20, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, menyatakan akan terus mempertahankan tanah mereka sampai titik darah penghabisan. Mereka mengaku tidak gentar menghadapi ancaman eksekusi lahan dan bangunan.

Hal tersebut disampaikan warga melalui Hiber selaku tokoh masyarakat Tanjung Mulia. Ia mengatakan, juru sita Pengadilan Negeri (PN) Medan sudah berulang kali berupaya melaksanakan eksekusi lahan seluas kurang lebih 17 hektare tersebut, termasuk pada Kamis (12/11/2026).

"Sudah berulang kali mau ada eksekusi di sini. Dalam surat eksekusi ditentukan hari ini. Hari Senin kemarin ada surat pemberitahuan penundaan eksekusi hari ini dari polisi. Jadi, masyarakat di sini sangat sensitif. Jadi atau tidak eksekusi, masyarakat tetap mau bertarung mempertahankan tanah kelahirannya. Ganti rugi dan ganti untung pun kami tidak bisa. Kami akan mempertahankan tanah kami ini sampai titik darah penghabisan," ucapnya saat diwawancarai Mistar di lokasi eksekusi.

Hiber mengungkapkan, masyarakat sudah menempati lahan dan bangunan yang saat ini menjadi objek eksekusi secara turun-temurun sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat tidak akan melepas tanah yang telah mereka tempati.

"Kenapa kami ngotot mempertahankan ini? Karena memang kronologi penguasaan lahan, sebelum Indonesia merdeka, warga sudah ada di sini. Bahkan sebelum ada hukum, tepatnya tahun 1942, kakek-nenek kami sudah ada di sini. Selanjutnya sampai sekarang, sudah ada sekitar 1.200 kepala keluarga yang melakukan transaksi jual beli," ujar Hiber.

Tokoh masyarakat Tanjung Mulia, Hiber Marbun, saat diwawancarai Mistar di lokasi eksekusi. (Foto: Deddy/Mistar)

Ia menjelaskan, warga Tanjung Mulia tidak pernah dilibatkan dalam proses gugatan lahan di PN Medan. Namun, tiba-tiba muncul putusan pengadilan yang menyatakan tanah yang mereka kuasai bukan milik mereka, melainkan milik pihak lain. Masyarakat menduga kuat ada peran mafia tanah dalam perkara eksekusi tersebut.

"Kakek-nenek kami tidak ada menggunting kawat, merusak pagar, atau membabat pohon pisang orang. Jadi, ini betul-betul kami yang menguasai dari tahun 1942. Adanya permasalahan ini diduga keras adalah permainan mafia. Berpengadilanlah si A dengan si B, yang menang si A, terus korbannya masyarakat di sini. Sementara yang kalah itu kami semua yang ada di sini, yang tidak pernah kenal. Jadi, itu yang kami pertahankan sampai sekarang," ucap Hiber.

Lebih lanjut, ia mengucapkan terima kasih kepada Wakapolsek Medan Labuhan, AKP Richard Ompusunggu, yang telah hadir untuk menyampaikan penundaan eksekusi hingga waktu yang belum ditentukan.

"Tapi, kalau menurut hemat kami, yang mengeluarkan surat eksekusi adalah pihak PN Medan. Seyogianya, surat penundaan eksekusi itu juga harus ada dari PN Medan, bukan Polsek Medan Labuhan atau Polres Pelabuhan Belawan. Tapi mungkin Polsek Medan Labuhan atau Polres Pelabuhan Belawan tidak siap untuk mendampingi para perampok itu," tambah Hiber.