Warga Tanjung Mulia Siap Pertahankan Tanah sampai Titik Darah Penghabisan

Kemudian, Hiber juga menyinggung surat pemberitahuan eksekusi dari PN Medan yang menurutnya hanya menunjuk salah satu gudang sebagai objek eksekusi, bukan seluruh lahan dan bangunan yang berada di Lingkungan 16, 17, dan 20 Tanjung Mulia.

"Selalu mereka mengatakan bahwa yang mau digusur adalah 10 gudang. Setelah kami lihat, ukuran 10 gudang itu tidak sampai 1 hektare, tetapi putusannya tetap 17 hektare. Jadi, ini hanya akal-akalan orang itu untuk menguasai atau mencontohkan bahwa mereka sudah bisa menguasai tanahnya demi memecah masyarakat. Kalau memang betul mereka mengatakan hanya 10 gudang, maka hasil pengadilan itu harus diubah menjadi sekian meter, bukan tertulis 17 hektare," lanjutnya.

Menurutnya, dalam proses eksekusi tidak boleh terjadi kesalahan dalam pengukuran maupun penentuan batas-batas lahan yang menjadi objek eksekusi. Hiber mengatakan, warga sudah pernah melakukan mediasi dengan pihak yang berperkara di pengadilan, tetapi belum menemukan titik terang. Sebab, pihak yang mengaku menang di pengadilan hanya berbekal salinan putusan pengadilan.

"Jadi, yang mengklaim tanah ini miliknya, beberapa kali kami bertemu atau mediasi dengan mereka di depan Kapolsek dan Camat. Kami pertanyakan dari mana hak mereka mengklaim tanah itu miliknya. Mereka bilang hanya memegang surat putusan pengadilan, itulah alasan mereka mengklaim tanah ini miliknya. Kami tanya Badan Pertanahan Nasional (BPN), apakah mereka sudah punya SHM? BPN juga bilang mereka belum ada SHM. Alas haknya tidak ada, hanya memegang putusan pengadilan. Kami tak akan mundur sejengkal pun," ujarnya.

Masyarakat meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan putusan PN Medan terkait eksekusi lahan di lingkungan mereka agar dapat hidup dengan tenang.

"Harapan kami kepada Pak Prabowo agar putusan eksekusi Nomor 77 atas tanah di Lingkungan 16, 17, dan 20 dibatalkan. Semua bilang ini permainan mafia. Mafia jangan pernah dimenangkan, masyarakat yang harus dimenangkan," harap Hiber.

Tokoh masyarakat lainnya, Sari, menyebut masyarakat tidak mendapat dukungan dari perangkat lingkungan, kelurahan, hingga kecamatan dalam menghadapi ancaman eksekusi lahan dan bangunan tersebut.

"Terus terang saja, pemerintah daerah setempat seperti kecamatan, kelurahan, bahkan lingkungan tidak mendukung kami. Disuruh menyerah, kami disuruh bayar. Ada apa? Kita semua ada dokumentasi. Jadi, itu yang membuat kami sampai detik ini bertanya-tanya, ini ada apa. Bahkan, saya sudah berkali-kali meminta ke pengadilan agar masyarakat tidak digusur," tuturnya.

Diketahui, juru sita PN Medan rencananya melakukan eksekusi lahan dan bangunan yang berada di Lingkungan 16, 17, dan 20, Tanjung Mulia, pada Kamis (12/11/2026) pukul 09.00 WIB. Pelaksanaan eksekusi rencananya dibantu personel Polres Pelabuhan Belawan untuk pengamanan.

Rencana eksekusi tersebut berdasarkan Surat Ketua PN Medan Nomor 3754/PAN.01.PN.W2-U1/IK.2.4/VIII/2026 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Penertiban dan Penyerahan perkara Nomor 77/Pdt.Eks/2024/PN.Mdn juncto Nomor 269/Pdt.G/2011/PN.Mdn.

Atas rencana eksekusi tersebut, warga turun ke jalan dan memadati lokasi. Mereka bahkan sempat memblokade Jalan Aluminium I yang juga menjadi objek eksekusi sebagai bentuk penolakan terhadap pelaksanaan eksekusi. (hm25)