Anggaran tersebut difokuskan pada lima prioritas utama: pendidikan, kesehatan, pertanian dan ketahanan pangan, infrastruktur, serta pengembangan kawasan strategis untuk mendorong pertumbuhan inklusif.

Dengan komposisi tersebut, diharapkan APBD mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan kesejahteraan. Belanja pegawai yang masih di bawah 30 persen juga membuka peluang rekrutmen CPNS 2026 dengan usulan 9.759 formasi. Prinsip “value for money” dan “money follows program priority” diharapkan mampu memaksimalkan dampak anggaran bagi masyarakat.

Namun demikian, transparansi dalam pengelolaan anggaran tetap menjadi kunci utama. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah, seperti audit oleh BPK RI serta publikasi dokumen keuangan melalui situs resmi.

Langkah ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan anggaran, serta mendorong partisipasi publik. Meski demikian, tuntutan transparansi masih terus disuarakan oleh masyarakat dan pengamat.

Sejumlah inisiatif juga telah dilakukan, seperti publikasi dokumen RKPD, KUA, hingga RKA SKPD oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Audit rutin oleh BPK RI menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Organisasi seperti FITRA Sumatera Utara turut berperan dalam mendorong keterbukaan anggaran melalui diseminasi informasi kepada publik. Upaya ini juga menyasar tingkat desa melalui pengawasan APBDes serta dinas teknis agar alokasi anggaran tepat sasaran.

Meski demikian, aksi unjuk rasa masih terjadi, seperti yang dilakukan PW IPA (Ikatan Pelajar Al Washliyah) Sumatera Utara yang menuntut transparansi lebih lanjut atas dugaan ketimpangan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik masih perlu diperkuat.

Berbagai laporan pun menegaskan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam transparansi keuangan guna meningkatkan kinerja pembangunan. Transparansi menjadi fondasi utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, independen, dan bebas korupsi.

Dalam berbagai diskusi bersama Freddy Siahaan, tampak kegelisahan terhadap realitas sosial di Sumatera Utara saat ini.

Namun di balik berbagai persoalan tersebut, Sumatera Utara tetap menyimpan potensi besar. Ia mengibaratkannya sebagai “raksasa tidur” yang harus dibangunkan agar mampu berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas.

Bukankah Pulau Sumatera dahulu dikenal sebagai “Pulau Emas” (Suwarna Dwipa)? Semangat kebersamaan dalam falsafah Batak—beta timbul rap di anak hinomit na timbul—menjadi pengingat bahwa kemajuan hanya dapat dicapai melalui solidaritas dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam membangun Sumatera Utara.

Penulis merupakan pemerhati ekonomi dan politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta*