Oleh: Elvirida Lady Angel Purba

Rencana penghapusan program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan menandai pergeseran berbahaya dalam pendidikan tinggi, yang mulai direduksi menjadi sekadar alat pasar tenaga kerja. Dengan dalih menekan angka pengangguran melalui sinkronisasi link and match, pemerintah seolah melakukan operasi besar-besaran terhadap kurikulum pendidikan tinggi kita. Di permukaan, langkah ini tampak sebagai solusi pragmatis: untuk apa mempertahankan jurusan yang lulusannya tidak “dibeli” pasar? Namun, jika ditelisik lebih dalam, di balik kalkulasi tersebut terselip ancaman nyata yang tidak bisa diukur hanya dengan angka pertumbuhan ekonomi.

Jika dibedah melalui analisis Norman Fairclough, narasi oversupply ini bukan sekadar data statistik yang netral, melainkan praktik diskursif yang sarat hegemoni kekuasaan. Fairclough mengingatkan bahwa bahasa merupakan instrumen utama untuk mempertahankan dominasi ideologi tertentu. Dalam konteks ini, penggunaan diksi seperti “produk gagal”, “output”, hingga “relevansi industri” secara gamblang menunjukkan adanya komodifikasi pendidikan. Kampus tidak lagi dipandang sebagai ruang intelektual, melainkan sekadar pabrik penghasil tenaga kerja.

Klaim relevansi ini tampak rapuh ketika dihadapkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, di mana lulusan pendidikan yang paling link and match justru menyumbang angka pengangguran terbuka sebesar 9–11 persen. Lebih jauh lagi, BPS (2024) mencatat tingkat horizontal mismatch mencapai 60,6 persen. Dengan demikian, kebijakan “pembersihan” prodi ini tidak lebih dari pengalihan isu atas kegagalan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran riset dan pengembangan (R&D) yang hanya berada di angka 0,28 persen dari PDB. Ini menunjukkan adanya cacat struktural pada pasar kerja, namun ironisnya kurikulum pendidikan justru dijadikan tumbal. Persoalan utama bukanlah oversupply lulusan, melainkan keterbatasan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi. Hingga kini, janji 19 juta lapangan kerja masih terdengar seperti retorika.

Ironisnya, ketika Indonesia gencar memangkas prodi humaniora demi mengejar ketertiban teknis, negara-negara maju justru mengintegrasikan teknologi dengan humaniora. Di era dominasi kecerdasan buatan (AI), keahlian teknis yang dulu diagungkan kini semakin mudah tergantikan. Dunia digital di Silicon Valley mulai menyadari bahwa algoritma tidak memiliki rasa dan nilai moral. Mereka justru membutuhkan pemikir untuk menjaga etika AI, lulusan sastra untuk mengasah nalar bahasa mesin, serta sosiolog untuk memahami dan meredam polarisasi sosial. Dalam konteks ini, penghapusan prodi sosial justru merupakan kebijakan yang kontraproduktif.

Lebih jauh, narasi ini menjadi alat bagi negara untuk “cuci tangan”. Dengan membingkai pengangguran sebagai akibat dari kurikulum yang usang, beban kegagalan ekonomi bergeser dari kebijakan makro ke institusi pendidikan. Inilah bentuk normalisasi ideologi neoliberal yang berbahaya—ketika nilai pendidikan hanya diakui sejauh memiliki nilai ekonomi di pasar.

Kritik terhadap bahasa kekuasaan ini membawa kita pada konsekuensi yang lebih dalam, yakni dehumanisasi. Di titik ini, pemikiran Paulo Freire menjadi relevan. Ketika prodi dihapus karena tidak sesuai dengan kebutuhan industri, kita justru melanggengkan apa yang disebut Freire sebagai banking education (pendidikan gaya bank).

Dalam konsep ini, mahasiswa tidak lagi dipandang sebagai subjek yang merdeka untuk memahami dunia, melainkan sebagai “wadah kosong” yang diisi keterampilan teknis jangka pendek agar laku di pasar. Pendidikan seharusnya menjadi proses pemberdayaan kesadaran (conscientization), bukan penjinakan. Alih-alih mencetak sarjana yang kritis terhadap ketimpangan sosial, kita justru menciptakan operator yang patuh dan siap pakai.

Ironisnya, narasi link and match juga bertabrakan dengan realitas global. Fenomena tech winter 2023–2024, yang menyebabkan sekitar 260.000 pekerja IT kehilangan pekerjaan secara global, menunjukkan bahwa relevansi teknis adalah tameng yang rapuh di tengah volatilitas pasar. Jika prodi ilmu sosial dipangkas, kita justru kehilangan kemampuan analytical thinking yang menurut World Economic Forum (2023) menjadi keterampilan paling dibutuhkan di masa depan. Sementara itu, keterampilan teknis manual justru mengalami penurunan hingga 35 persen akibat perkembangan AI.

Logika teknokratis yang mereduksi persoalan kompleks menjadi solusi instan juga terlihat dalam kebijakan publik lainnya. Peristiwa KRL di Bekasi Timur pada 27 April 2026 menunjukkan bagaimana respons cenderung bersifat simbolik, alih-alih menyentuh akar persoalan keselamatan transportasi. Dalam perspektif Fairclough, ini merupakan bentuk discursive displacement, di mana perhatian publik dialihkan dari kegagalan sistemik ke solusi teknis yang tampak cepat. Fenomena ini menunjukkan absennya perspektif humaniora dalam kebijakan publik.

Freire menyebut kondisi ini sebagai puncak dehumanisasi, ketika manusia diperlakukan seperti objek yang dapat diatur demi kepentingan statistik. Tanpa ilmu sosial dan humaniora, kita mungkin memiliki banyak teknisi andal, tetapi kehilangan pemikir yang berani mempertanyakan mengapa nyawa manusia dikorbankan demi efisiensi.

Jika kebijakan penghapusan prodi terus dipaksakan, dampaknya akan merusak struktur sosial dan intelektual bangsa dalam jangka panjang.

Pertama, akan terjadi pengkastaan ilmu pengetahuan. Ilmu eksakta dipuja, sementara humaniora disingkirkan. Padahal, di tengah otomatisasi, refleksi etis adalah benteng terakhir kemanusiaan.

Kedua, penghapusan ilmu sosial adalah ancaman bagi demokrasi. Kita akan memiliki tenaga kerja terampil, tetapi apatis secara politik.

Ketiga, pendidikan yang sepenuhnya tunduk pada pasar bersifat rapuh. Ketika tren industri berubah, lulusan tanpa fondasi berpikir akan menjadi kelompok paling rentan terdampak.

Oleh karena itu, pendidikan tinggi seharusnya menjadi solusi untuk membenahi struktur dunia kerja, bukan sekadar pelayan pasar. Jika perguruan tinggi kehilangan peran pemberdayaan dan hanya menjadi perpanjangan industri, maka kita sedang menuju masa depan yang efisien secara teknis, tetapi miskin secara kemanusiaan. Kita mungkin mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi kehilangan warga negara yang kritis, setara, dan bermartabat.

Ketika humaniora disingkirkan, konflik sosial, ketimpangan, dan penggusuran tidak lagi dipahami sebagai persoalan kemanusiaan, melainkan sekadar hambatan administratif bagi investasi.

Elvirida merupakan Penulis dan Peneliti Muda, Alumni Unimed