Pematangsiantar, MISTAR.ID

Kasus investasi fiktif PT Taspen kembali menjadi sorotan setelah KPK memajang uang tunai Rp300 miliar dalam konferensi pers. Aksi ini dimaksudkan sebagai bukti pemulihan aset dari kerugian negara yang mencapai sekitar Rp1 triliun. Namun, belakangan terungkap bahwa uang tersebut bukan uang rampasan fisik, melainkan pinjaman bank, sehingga menimbulkan perdebatan soal transparansi dan pencitraan.

Kerugian Rp1 Triliun dan Para Tersangka

Kasus bermula dari penempatan dana Taspen ke instrumen investasi yang belakangan terbukti fiktif. Berdasarkan penyidikan KPK, kerugian negara ditaksir mencapai Rp1 triliun. Dua pihak didakwa bertanggung jawab: mantan Dirut Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, serta Dirut PT Insight Investment Management, Ekiawan Heri Primaryanto. Pada Oktober 2025, keduanya divonis 10 dan 9 tahun penjara.

Sebagai bagian dari pemulihan aset, KPK menyatakan telah merampas uang dan enam unit efek yang kemudian diserahkan kembali ke Taspen.

Fenomena “Pamer” Uang Rp300 Miliar

Dalam konferensi pers, KPK memamerkan tumpukan uang tunai Rp300 miliar. Uang ini disebut sebagai bagian dari pemulihan total Rp883 miliar, hasil penyitaan aset terkait investasi fiktif tersebut.

Menurut KPK, langkah memajang uang tunai diperlukan untuk menjaga transparansi dan agar publik memastikan bahwa dana benar-benar dikembalikan, terutama karena kasus ini menyangkut uang pensiun ASN.

Terungkap: Uang Pameran Itu Pinjaman Bank

Kontroversi mencuat ketika terungkap bahwa uang Rp300 miliar yang dipajang KPK dipinjam dari BNI Cabang Mega Kuningan. Pinjaman dilakukan pada pagi hari konferensi pers dan dikembalikan pada sore harinya. Polisi bahkan turut mengawal arus keluar-masuk uang tersebut.

Fakta ini memicu kritik keras. Banyak pihak menilai langkah meminjam uang hanya demi visual “dramatis” bisa mengaburkan batas antara edukasi publik dan pencitraan.

Istilah “Titipan” dan Simbolisme yang Dipersoalkan

Dalam penjelasan lanjutan, KPK menyebut uang tersebut sebagai “titipan”, yakni representasi visual dari aset yang sudah disita meskipun tidak seluruhnya berbentuk tunai. Istilah ini memunculkan tafsir ganda: apakah “titipan” sebagai simbol bahwa uang sudah tersedia, atau karena fisik uang sebenarnya tidak ada lalu harus dipinjam?

Perdebatan ini memunculkan pertanyaan baru terkait konsistensi dan akurasi komunikasi publik KPK.

Respons KPK

Detiknews melansir, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa KPK tidak pernah menyimpan uang sitaan maupun rampasan di Gedung Merah Putih maupun di Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara).

Menurut Budi, semua barang sitaan dan rampasan dititipkan ke bank melalui rekening penampungan khusus, sehingga muncul salah kaprah bahwa KPK “meminjam” uang bank.

“Maka KPK menitipkannya ke Bank, ada yang namanya rekening penampungan. Jadi jangan sampai keliru, karena ada yang masih sebut KPK pinjam uang bank,” ucap Budi.

(berbagaisumber/ai/hm27)