13.6 C
New York
Tuesday, November 12, 2024

Prabowo: Kekayaan Negara Banyak Bocor, Rakyat Belum Menikmati Sepenuhnya

Jakarta, MISTAR.ID

Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti masih adanya kebocoran kekayaan negara yang menghambat rakyat untuk menikmati sepenuhnya hasil kekayaan Indonesia.

Dalam sambutannya di acara Forum Sinergitas Legislator PKB pada Kamis (10/10/24), Prabowo menegaskan pentingnya menyelesaikan persoalan ini agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat dari kekayaan bangsa.

“Kita harus berani mengakui terlalu banyak kekayaan kita yang bocor. Kekayaan yang seharusnya dinikmati oleh rakyat, tidak sampai ke rakyat,” ujar Prabowo.

Ia menekankan bahwa semua pihak harus memahami masalah ini dan bekerja bersama-sama untuk mengatasinya.

Baca juga: Bocor dari Lingkaran Istana, ini Daftar 46 Kementerian Kabinet Prabowo

Prabowo menilai bahwa persoalan ini dapat diselesaikan dengan memperkuat persatuan bangsa dan menyinergikan upaya politik untuk mengelola dan mengolah kekayaan negara secara efektif.

“Dengan kebersatuan kita, persatuan politik kita, kita bisa mengelola kekayaan kita dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Putra mantan Menteri Keuangan era Orde Baru, Sumitro Djojohadikusumo ini, menambahkan bahwa jika kebocoran kekayaan negara dapat diatasi, Indonesia bisa menjadi negara yang kuat meskipun menghadapi tantangan ekonomi global.

Prabowo menyebutkan bahwa kekayaan alam Indonesia sangat besar dan penting untuk diolah di dalam negeri melalui proses hilirisasi.

Baca juga: Prabowo Berkelakar Soal Warna Dasinya di Acara PKB

“Semua kekayaan kita harus kita olah di Republik Indonesia,” tegasnya.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa dana dari pengelolaan kekayaan negara yang lebih baik bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan bangsa, termasuk meningkatkan kesejahteraan profesi-profesi yang membutuhkan kenaikan gaji.

Salah satu janji yang sudah dia sampaikan adalah terkait dengan kenaikan gaji para hakim.

Prabowo meminta para hakim bersabar sampai dirinya resmi dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Ia menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan hakim untuk memastikan independensi mereka dalam menangani perkara agar tidak mudah disogok. (tempo/hm25)

Related Articles

Latest Articles