Jakarta, MISTAR.ID
PT Pupuk Indonesia (Persero) mengatakan jika penyaluran pupuk subsidi saat ini terlalu rumit dan banyak regulasi. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menjelaskan bahwa aturan penyaluran pupuk subsidi harus melewati enam hingga tujuh kementerian. Itu belum termasuk regulasi di tingkat daerah.
“Problemnya sekarang mohon maaf, sorry to say, ruwet sekali, banyak sekali aturannya, di daerah aturan banyak. Pupuk ini overly regulated. Terlalu banyak yang mengurusi. Padahal smallholders. Subsidi dari pemerintah padahal nggak lebih dari satu juta. Ada setidaknya enam kementerian, bahkan mungkin kadang-kadang tujuh,” kata Rahmad dalam Forum Diskusi Publik, seperti dikutip dari Detik Finance, Kamis (18/7/24).
Sulitnya regulasi ini, ditambahkan Rahmad, berakhir sulitnya mengalokasikan pupuk subsidi tambahan sebanyak 9,55 juta ton.
Baca juga: Petani di Simalungun Mengeluh: Sulit Mendapat Pupuk Subsidi
Dia memberi contoh, mulai proses awal penyaluran hingga terbitnya surat perintah pencairan dana bisa memakan waktu hingga lima bulan.
“Jika proses ini dapat disederhanakan tentu dapat menghemat anggaran negara,” jelasnya.
Rahmad juga menyoroti peraturan terkait kewajiban stok pupuk di tiap kabupaten. Pupuk Indonesia harus menyetok sebanyak 1,7 juta ton pupuk di setiap kabupaten, yang menelan biaya sebesar Rp 9 triliun.
“Saya mendukung ada perbaikan atau dipermudah agar petani bisa menebus pupuk dengan mudah seperti subsidi BBM,” ujarnya. (detik finance/hm20)
