Medan, MISTAR.ID

Pengamat politik, Emrus Sihombing, mengkritik proyek pangan dan energi pemerintah di Papua yang dinilai mengabaikan kearifan lokal masyarakat adat, salah satunya melalui penanaman padi di wilayah yang selama ini bergantung pada sagu sebagai makanan pokok.

Pernyataan itu disampaikan Emrus saat menanggapi film dokumenter Pesta Babi yang menyoroti proyek pangan dan energi di Papua. Menurutnya, pembangunan seharusnya menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan.

“Masyarakat di sana makanan pokoknya sagu, harusnya sagu yang dikembangkan. Jangan dipaksakan komoditas tertentu yang memang bukan kearifan lokalnya,” ujarnya kepada Mistar, Senin (18/5/2026).

Pakar komunikasi itu menilai pemerintah seharusnya mengembangkan sagu menjadi produk pangan dengan berbagai varian yang memiliki nilai ekonomi tinggi, termasuk untuk kebutuhan ekspor. Dengan cara itu, masyarakat Papua tetap dapat mempertahankan identitas budayanya sekaligus memperoleh manfaat ekonomi.

Ia juga menyoroti pola pembangunan yang dianggap tidak memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan setempat. Menurutnya, pembukaan lahan besar-besaran untuk proyek pangan dan energi berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila dilakukan tanpa komunikasi dengan masyarakat adat.

“Jangan serta-merta langsung membabat hutan lalu dijadikan lahan pertanian. Dialogkan dulu dengan masyarakat karena mereka harus menjadi subjek pembangunan,” kata komunikolog tersebut.

Dalam film dokumenter karya Dandhy Laksono itu disebutkan ribuan alat berat telah masuk ke Papua untuk mendukung proyek tersebut. Emrus menilai langkah itu menunjukkan pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlanjutan lingkungan.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mencari alternatif pembangunan lain yang lebih sesuai dengan karakter Papua, seperti pengembangan wisata hutan dan industri berbasis sagu.

Ia mencontohkan potensi wisata hutan alami di Papua yang dapat dipromosikan ke dunia internasional agar menarik wisatawan untuk melihat berbagai satwa langka di wilayah tersebut.

“Jadi sesuai dengan kearifan lokal. Kearifan lokal terjaga, budaya dan kebiasaan mereka terjaga, lingkungannya juga terjaga, tetapi ekonominya tetap masuk. Saya melihat pengetahuan tentang bagaimana melakukan pembangunan di suatu daerah itu belum dimiliki pelaksana pembangunan di sana,” tuturnya.

Emrus juga mengkritik pola pembangunan yang dinilai hanya menguntungkan kelompok tertentu. Ia mengingatkan agar pembangunan tidak dikuasai oligarki dan tetap berlandaskan nilai keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pancasila.

Akademisi itu kembali menegaskan masyarakat adat Papua harus menjadi subjek pembangunan dan ikut menikmati hasil proyek pangan maupun energi yang berkembang di wilayah mereka.

Menurut Emrus, selama ini masyarakat setempat berpotensi hanya menjadi penonton di tengah masuknya proyek-proyek besar di Papua. Ia menilai pola pembangunan seperti itu dapat memunculkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat adat.

“Jangan sampai masyarakat Papua hanya jadi penonton. Mereka harus ikut menikmati pembangunan karena sejak sebelum Indonesia merdeka mereka sudah hidup dan memiliki tanah itu,” katanya.

Ia juga menyoroti persoalan pembebasan lahan yang disebut bernilai rendah. Menurutnya, tanah adat tidak seharusnya dihargai berdasarkan nilai saat ini semata, melainkan juga memperhitungkan nilai ekonomi pada masa mendatang.

“Harus dilihat harga tanah itu 10 tahun ke depan. Misalnya satu hektare satu juta rupiah, itu harus dihitung harga 10 tahun mendatang, bukan Rp1 juta lagi, mungkin Rp100 juta. Jadi masyarakat setempat harus ikut merasakan pembangunan,” ujarnya.

Emrus turut mengusulkan agar masyarakat adat dilibatkan dalam skema kepemilikan atau pembagian saham dalam proyek-proyek di Papua. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima ganti rugi lahan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang.

Selain itu, ia meminta pemerintah mendengar suara kritis masyarakat Papua, termasuk kekecewaan warga yang muncul dalam film dokumenter Pesta Babi.

Menurut Emrus, pernyataan warga dalam film tersebut harus menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menjalankan pembangunan di Papua.

“Itu suara yang sangat kritis, sangat menyentuh hati dan harus didengar pemerintah. Dalam sekali maknanya. Pembangunan harus berlandaskan kemanusiaan dan keadilan sosial,” ujarnya.

Ia menegaskan pembangunan tidak boleh semata-mata menggunakan pendekatan ekonomi yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Mari kita bangun bangsa ini. Jangan membangun narasi-narasi yang bisa menimbulkan ketidakadilan sosial, terutama keadilan ekonomi,” katanya. (hm27)