Medan, MISTAR.ID

Kontroversi seputar pelarangan dan pembubaran diskusi film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono terus memantik perhatian publik. Pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing, menilai tindakan represif berupa pelarangan pemutaran film maupun pembubaran diskusi di ruang publik dan kampus bukan langkah bijak dan tidak akan menyelesaikan persoalan.

“Menurut saya, pelarangan itu bukan solusi. Membuat film dokumenter tentang sesuatu juga bukan solusi. Solusi terbaik adalah berdialog dan berdialektika,” tuturnya kepada Mistar, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan konsep dan teori komunikasi, semakin sebuah tayangan dilarang, masyarakat justru akan semakin penasaran dan mencarinya di dunia maya sehingga berpotensi membuat film tersebut semakin viral.

Menurut Emrus, tindakan pembubaran tersebut dari perspektif demokrasi dapat dibaca sebagai gangguan terhadap kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat yang dijamin undang-undang.

Ia menilai wajar jika publik dan mahasiswa menggelar diskusi untuk membedah film dokumenter tersebut secara kritis.

Dibandingkan melakukan pelarangan, Emrus mendorong Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah di bawah pimpinan Muhammad Qodari untuk proaktif memediasi pihak pro dan kontra melalui ruang dialog terbuka.

“Dia harus menjembatani, diperbincangkan di ruang publik dan mempertemukan para pihak terkait. Misalnya terkait keamanan, dialogkan dengan Menteri Hukum. Kalau terkait pertahanan, pertemukan dengan Menteri Pertahanan. Itu jauh lebih produktif,” ujarnya.

Selain menyoroti pelarangan film, pengamat komunikasi pembangunan yang juga akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mengakui bahwa realitas pembangunan di Papua masih sangat timpang dibandingkan wilayah Jawa dan Sumatera.

Berdasarkan pengamatannya di lapangan, Papua masih tertinggal dalam hal infrastruktur, fasilitas kesehatan, hingga mutu pendidikan.

“Bukti sederhana, di Jawa ada tol yang sangat panjang. Apakah di Papua ada tol sekitar satu kilometer? Apakah ada pendidikan seperti ITB atau IPB di sana?” katanya.

Menurut Emrus, akar munculnya kritik dan gejolak seperti yang tergambar dalam film tersebut adalah kegagalan menempatkan masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan.

“Teori komunikasi pembangunan mengajarkan bahwa kita harus melihat manusia sebagai subjek, bukan objek. Jangan hanya mengedepankan pembangunan fisik tanpa pendekatan komunikasi yang humanis dan persuasif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Emrus menyarankan agar pengelolaan badan komunikasi ke depan lebih optimal, adaptif, dan dipimpin oleh figur profesional dengan latar belakang ilmu komunikasi agar mampu mengelola polemik di ruang publik secara ilmiah, terukur, serta turun langsung mendengarkan suara masyarakat. (hm27)