Jakarta, MISTAR.ID
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menindaklanjuti laporan dugaan mark-up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun. Dugaan kerugian negara akibat demurrage atau denda impor beras senilai Rp294,5 miliar itu sebelumnya dilaporkan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto ke KPK.
“Mendesak Ketua KPK RI untuk menindaklanjuti laporan SDR dengan segera memeriksa dan menangkap Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi,” kata koordinator aksi SDR, Fauzan di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.
Fauzan juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat memerintahkan BPKP melakukan audit menyeluruh terkait pengadaan beras. Bahkan, jika memang ada kerugian negara, Presiden Jokowi juga dapat memberhentikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dari jabatannya.
“Kedua sosok itu tidak bisa menjalankan amanahnya dengan baik lantaran terindikasi melakukan dugaan korupsi,” ungkapnya.
Baca Juga :Â Bulog Targetkan 600.000 Ton Beras Impor Tiba Akhir Maret 2024
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK terkait dugaan mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun. Keduanya juga dilaporkan terkait dugaan kerugian negara akibat demurrage atau denda impor beras senilai Rp294,5 miliar.
“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan,” ucap Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto.
Dugaan mark-up ini juga diperkuat dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pada Maret 2024, Indonesia sudah mengimpor beras sebanyak 567,22 ribu ton atau senilai USD 371,60 juta. Sehingga, Bulog mengimpor beras dengan harga rata-rata USD 655 per ton. Ia menyebut, dari nilai ini, ada selisih harga atau mark up senilai USD 82 per ton. (jpnn/hm24)
