Jakarta, MISTAR.ID

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudarti Deyang menyatakan pihaknya kini lebih memprioritaskan peningkatan mutu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibanding mengejar jumlah penerima manfaat. Kebijakan tersebut sejalan dengan langkah efisiensi anggaran yang sedang diterapkan lembaga tersebut.

Nanik mengungkapkan keputusan tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden dalam pertemuan bersama jajaran terkait. Menurutnya, fokus utama BGN pada 2026 adalah memastikan kualitas pelaksanaan program berjalan optimal.

"Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini, 'mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas.' Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta," tutur Nanik dalam sebuah konfrensi pers, dilansir dari detikcom, Jumat (5/6/2026).

Langkah efisiensi dilakukan setelah adanya konsolidasi internal di BGN usai Nanik ditunjuk sebagai kepala badan menggantikan Dadan Hindayana yang kini ditahan Kejaksaan Agung dalam perkara korupsi.

Meski tidak mengungkapkan nilai penghematan yang masih akan dilakukan, ia memastikan jumlah sasaran penerima MBG tidak akan dikurangi.

Saat ini, anggaran BGN tercatat turun menjadi Rp268 triliun dari sebelumnya Rp335 triliun. Kendati demikian, Nanik menyebut lembaganya masih berupaya melakukan penghematan lebih lanjut.

"Kami berharap masih bisa menurunkan lagi. Namun tidak mengurangi sasaran. Kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat," ujarnya lagi.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, BGN akan menghentikan sementara pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada peningkatan kualitas dapur yang sudah beroperasi melalui pembenahan fasilitas serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

"Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, kami akan melakukan suspend," ucap Nanik.

Untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN menyiapkan sejumlah pola pelaksanaan MBG yang dinilai lebih hemat biaya. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, sehingga tidak perlu membangun dapur baru.

Menurut Nanik, pendekatan tersebut dinilai lebih realistis mengingat jumlah penerima di sejumlah daerah 3T relatif sedikit.

"Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuma ada yang isinya 200 orang, 81 orang, 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi tidak mungkin kita membangun dapur-dapur baru," kata Nanik.

Selain menekan biaya pembangunan infrastruktur, BGN juga mulai mencari sumber pendanaan di luar APBN. Pendanaan alternatif yang tengah dijajaki antara lain melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari BUMN maupun perusahaan swasta yang beroperasi di daerah terpencil, serta hibah dari negara lain dan lembaga nonpemerintah.

"Dulu kan formasinya digunakan, dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif-alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak hibah-hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," tutur Nanik. (hm20)