Pematangsiantar, MISTAR.ID

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meluruskan informasi yang beredar terkait kebutuhan hingga 19 ribu ekor sapi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan angka tersebut bukan kebutuhan nyata, melainkan sekadar simulasi perhitungan.

Menurut Dadan, asumsi tersebut dibuat jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG secara bersamaan memasak menu berbahan dasar daging sapi. Dalam skenario itu, setiap SPPG diperkirakan membutuhkan satu ekor sapi untuk sekali memasak.

“Ini hanya pengandaian. Jika seluruh SPPG memasak daging sapi pada hari yang sama, maka tinggal dikalikan jumlah SPPG dengan kebutuhan satu ekor sapi,” jelasnya dalam keterangan resmi di Bekasi.

Ia menambahkan, dalam praktiknya kondisi tersebut tidak terjadi karena menu MBG dirancang bervariasi. Setiap dapur tidak selalu menyajikan daging sapi, melainkan bergantian dengan sumber protein lain seperti telur, ayam, dan ikan.

Dadan menjelaskan, kebutuhan daging sapi dalam satu kali proses memasak di satu SPPG bisa mencapai sekitar 350 hingga 382 kilogram, yang setara dengan satu ekor sapi. Namun, hal ini hanya berlaku saat menu daging sapi benar-benar disiapkan.

BGN juga menegaskan tidak ada kebijakan menu seragam secara nasional. Pendekatan ini diambil untuk menjaga stabilitas harga pangan dan menghindari lonjakan permintaan pada satu komoditas tertentu.

Ia mencontohkan pengalaman sebelumnya saat peringatan ulang tahun Prabowo Subianto, di mana kebutuhan telur mencapai 36 juta butir atau sekitar 2.200 ton dalam satu hari. Kondisi tersebut sempat memicu kenaikan harga telur hingga Rp3.000 di pasaran.

Dari kejadian itu, BGN kini menerapkan strategi yang lebih fleksibel dengan menyesuaikan menu berdasarkan potensi pangan lokal dan preferensi masyarakat di masing-masing daerah. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan sekaligus mendukung pemberdayaan sumber daya lokal.

Melalui skema tersebut, pemerintah optimistis program MBG dapat berjalan efektif tanpa memberikan tekanan berlebih terhadap harga pangan nasional.