Medan, MISTAR.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memastikan proses bantuan perbaikan rumah korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor mulai dikerjakan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumut Rahmad Hidayat Siregar membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan sebanyak tujuh rumah rusak berat ditanggung Pemprov Sumut dalam perbaikannya.

"Yang rusak berat ada tujuh rumah, itu di Kecamatan Medan Johor yang kemarin ditinjau Pak Gubernur, itu sedang berjalan pengerjaan perbaikannya," ujarnya kepada Mistar, Rabu (23/9/2026) pagi.

Rahmad mengatakan Pemprov Sumut menanggung perbaikan rumah yang rusak berat. Sementara itu, untuk bantuan lainnya tetap bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut maupun Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

"Yang rusak ringan, perbaikan lainnya kan tetap ada bantuan dari Pemko Medan, bantuan dari BPBD Provinsi juga tetap ada," ucapnya.

Ia mengatakan proses pengerjaan tidak akan berlangsung lama. Pihaknya akan terus mengawasi percepatan perbaikan rumah korban.

"Saya kira tidak lama, bisa dilihat di lapangan sekarang sudah pengerjaan, ya kira-kira bulan ini selesai," ujar Rahmad.

Rahmad berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi para korban. "Semoga bermanfaat, masyarakat bisa kembali ke rumahnya setelah peristiwa kemarin," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution sempat turun langsung meninjau lokasi yang paling terdampak di Kelurahan Titi Kuning dan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, pada Jumat (21/8/2026) lalu.

Akibat cuaca ekstrem melanda kawasan tersebut pada pertengahan Agustus 2026, tidak sedikit rumah warga yang rusak akibat angin puting beliung.

Terpisah, Ketua Kelompok Masyarakat Terdampak Pujianto mengatakan masyarakat dan pemerintah memberikan bantuan dana untuk membayar pekerja bangunan. Sementara material bangunan telah disediakan oleh pemerintah.

Pujianto menilai bantuan dana pemerintah untuk membayar pekerja masih belum cukup. Meski begitu, dirinya mengatakan masyarakat mencari alternatif agar rumahnya tetap terbangun.

"Dikasih budget sekian sama Pemerintah, cuma ternyata kenak lebih, ada juga yang komplain, cuma karena memang darisana sekian mau enggak mau nambahlah. Jadi dikasih ongkos tukang (sama pemerintah) Rp8 juta, tapi kalau material dikasih semua, jadi pandai-pandailah, carilah tukang yang lebih murah atau keluarga," katanya. (hm25)