Pengamat Politik Menilai Ambang Batas Parlemen 45 Persen Bisa Benahi Budaya Politik

Medan, MISTAR.ID - Pengamat politik, Shohibul Anshor Siregar, menilai diskursus mengenai masa depan tata kelola pemilihan umum nasional kembali mengemuka dengan kedalaman substansial yang melampaui sekadar kalkulasi politik praktis.

Menurutnya, usulan untuk menerapkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 45 persen kembali disuarakan bukan sebagai taktik syok atau langkah terapi kejut yang bersifat mekanistis, melainkan sebagai visi konseptual yang bertujuan untuk memperbaiki budaya dan peradaban demokrasi Indonesia.

“Kerusakan mendasar yang melanda lanskap politik nasional di era reformasi bukanlah sekadar persoalan perolehan suara atau formula teknis Pemilu,” ujar Akademisi FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu kepada Mistar, Rabu (23/9/2026).

Sebaliknya, kata Shohibul, krisis utama yang dihadapi bangsa ini adalah kemerosotan budaya politik dan degradasi peradaban tata negara, di mana partai-partai politik telah kehilangan integritas ideologisnya dan berubah menjadi komoditas transaksional yang tunduk pada kendali para oligark pemilik modal.

“Oleh karena itu, konsep ambang batas 45 persen ditempatkan dalam perspektif budaya dan peradaban. Dengan menyaring dan merampingkan lanskap kepartaian secara sistematis, sistem politik didorong untuk meninggalkan budaya politik kartel yang bercirikan kompromi dan ketiadaan prinsip,” ucapnya.

Melalui penataan ulang ini, ia menyebut budaya politik Indonesia diarahkan untuk meluruskan berbagai anggapan keliru yang selama ini membentuk karakter oposisi, serta bertujuan mewujudkan tatanan parlementer yang matang dengan dua kutub yang jelas pada pihak penguasa dan oposisi yang bermartabat.

Meski demikian, ia menegaskan instrumen struktural seperti ambang batas 45 persen tidak akan pernah efektif dalam meningkatkan budaya politik bangsa jika tidak bersandar pada landasan moral yang paling mendasar, aturan Pemilu yang berintegritas, yang memastikan para pelaku kecurangan berakhir di penjara.

"Saya mengusulkan ambang batas 45 persen ini bukan sebagai langkah 'terapi kejut' yang lahir dari jalan pintas, melainkan sebagai upaya mendalam untuk memupuk serta meningkatkan budaya dan peradaban demokrasi kita,” kata Shohibul.

Ia menekankan hal itu bertujuan untuk membersihkan politik dari cengkeraman praktik transaksi rente dan memulihkan tradisi tata kelola pemerintahan yang berlandaskan kejujuran serta kedaulatan.

“Akan tetapi, hal itu perlu dipahami bahwa upaya mulia ini akan sia-sia belaka jika tidak ditopang oleh regulasi Pemilu yang berintegritas tinggi, sebuah sistem hukum yang memiliki keberanian mutlak untuk memenjarakan siapa pun yang melakukan kecurangan Pemilu,” tuturnya.

Lebih jauh, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk memandang reformasi hukum Pemilu bukan sekadar sebagai ajang perebutan kekuasaan, melainkan sebagai momentum sakral untuk membangun kembali peradaban politik yang bersih, beretika, dan berkomitmen penuh terhadap kedaulatan rakyat. (hm25)