Medan, MISTAR.ID

Kritik keras disampaikan Forum Peduli Pembangunan dan Penegakan Hukum (P3H). Mereka menilai slogan “Medan Untuk Semua” yang menjadi tagline Pemko Medan di bawah kepemimpinan Rico Waas dan Zakiyuddin Harahap hanya isapan jempol belaka.

Menurut P3H, sejumlah isu yang menciderai birokrasi Pemko Medan hingga kini tidak mendapat kejelasan, termasuk isu “Godfather Proyek” yang belakangan beredar luas. Bahkan aksi yang digelar P3H di depan Kantor Pemko Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kecamatan Medan Petisah, tidak mendapat respons.

Koordinator Lapangan P3H, Ilham Panggabean, menilai kondisi saat ini menunjukkan Medan hanya untuk oligarki, elit, dan kelompok berkepentingan.

“Diamnya Pemko Medan menunjukkan wajah birokrasi yang rapuh dan sikap anti kritik. Aksi damai kami semalam (Senin) juga tidak mendapat respons, tidak ada penjelasan Pemko Medan atas tuntutan kami. Inikah Medan Untuk Semua?” ujar Ilham kepada MISTAR, Selasa (18/11/2025).

Ilham menyebut aksi damai digelar di dua lokasi, yakni Kejari Medan dan Pemko Medan, namun respons keduanya berbeda.

“Di Kejari Medan kami mendapat penjelasan dan respons terbuka. Namun di Pemko Medan, tidak ada satu pun perwakilan muncul. Tidak ada penjelasan, tidak ada keberanian moral membuka dialog. Kantor Wali Kota Medan sebagai simbol kekuasaan publik justru memilih diam. Kondisi ini membuat kita bertanya-tanya, apa sebenarnya yang disembunyikan?” tegasnya.

P3H juga mendorong dibentuknya tim audit independen untuk menelusuri dugaan praktik “Godfather Proyek” yang diduga mengintervensi birokrasi dan merusak meritokrasi.

“Mereka juga meminta agar permainan perizinan PBG yang melibatkan oknum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Tata Ruang (PKPCKTR) dibuka secara jelas. Kami mendukung penuh langkah Kejari Medan dan Kejati Sumut mengusut dugaan penyimpangan itu,” kata Ilham.

Ia menegaskan gerakan mereka tidak akan berhenti. Dalam waktu dekat, P3H akan menggelar aksi lanjutan yang lebih besar sebagai bentuk eskalasi kegelisahan publik terhadap apa yang mereka sebut sebagai stagnasi kepemimpinan di Balai Kota.

“Kita belum melihat perubahan signifikan di Kota Medan. Justru pembangunan yang tidak memiliki urgensi malah diprioritaskan, contohnya revitalisasi gedung RSUD dr. Pirngadi Medan. Masih banyak dugaan penyelewengan yang terjadi, dan ini akan terus menjadi perhatian kami,” pungkasnya.