Medan, MISTAR.ID - Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), Salmon Sumihar Sagala, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk segera mengantisipasi potensi terganggunya pasokan sayur-mayur dari kawasan sentra pertanian di Kabupaten Karo.

Hal itu dikatakan politisi PDI Perjuangan itu menyusul terjadinya erupsi Gunung Sinabung sejak 31 Agustus 2026 hingga saat ini. Menurutnya, imbas dari erupsi tersebut dapat berpotensi mengganggu aktivitas petani, distribusi hasil pertanian, hingga ketersediaan komoditas pasar.

“Kita harus segera melakukan kebijakan alternatif dalam mengantisipasi dampak terjadinya erupsi dari Sinabung ini, khususnya pada kebutuhan pasokan sayur-mayur. Jangan sampai gangguan produksi dan distribusi kemudian memicu kelangkaan serta kenaikan harga di tengah masyarakat,” ujarnya kepada Mistar saat dikonfirmasi, Rabu (2/9/2026).

Untuk itu, anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut XI yang menaungi Kabupaten Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat itu menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo maupun Pemprov Sumut harus segera melakukan pemetaan wilayah pertanian yang terdampak oleh letusan tersebut.

Ia mengatakan langkah ini krusial untuk menilai kondisi produksi dan memastikan rantai pasok pertanian tetap berjalan. Di sisi lain, ia juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan rencana kontingensi seandainya pasokan dari Kabupaten Karo mengalami penurunan.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengamankan pasokan dari sentra pertanian lain di Sumut. Ia menekankan para pemangku kepentingan terkait, khususnya Biro Perekonomian serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Sumut, dapat segera bersikap dan mengambil kebijakan secara optimal.

"Pemerintah harus memiliki langkah-langkah antisipatif. Jika produksi dari Karo terganggu, sumber pasokan alternatif harus segera diidentifikasi guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," tegasnya.

Selain menjaga ketersediaan stok, politisi PDI Perjuangan itu menekankan perlindungan terhadap petani juga sama pentingnya. Sejatinya, pemerintah sudah seharusnya didesak untuk memberikan perhatian kepada para petani yang mengalami kerugian akibat letusan tersebut, termasuk memastikan akses yang berkelanjutan terhadap bantuan dan dukungan.

Lebih jauh, ia berharap penanganan dampak letusan tidak hanya berfokus pada aspek kebencanaan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok.

"Yang harus kita jaga bukan hanya keselamatan masyarakat di sekitar Sinabung, melainkan juga kelangsungan ekonomi para petani serta stabilitas pasokan pangan bagi penduduk Sumut," tuturnya. (hm25)