Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Viktor Silaen, menegaskan pentingnya realisasi bantuan anggaran pemulihan pasca bencana dari pemerintah pusat agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Provinsi Sumut.

Hal tersebut disampaikan Viktor menyusul bertambahnya dana transfer ke daerah (TKD) untuk penanganan dan pemulihan bencana di Sumut yang kini mencapai Rp6,3 triliun, meningkat dari sebelumnya Rp4,3 triliun.

Politisi Partai Golkar itu menilai, peningkatan anggaran tersebut harus benar-benar diwujudkan dalam program nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak bencana.

“Meski TKD Pemprov Sumut untuk pemulihan bencana mengalami peningkatan, realisasi dari kucuran dana tersebut harus dilaksanakan secara maksimal dan optimal dengan berbagai kajian yang mendalam,” ujarnya, Jumat (6/3/2026).

Ia menekankan penggunaan anggaran tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan, tetapi juga harus menyentuh sektor pertanian masyarakat yang rusak akibat banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumut pada akhir 2025 lalu.

Menurutnya, pemulihan lahan pertanian menjadi indikator penting bagi masyarakat terdampak untuk kembali melanjutkan aktivitas ekonomi dan memperoleh penghasilan.

“Pemulihan lahan pertanian masyarakat juga harus menjadi prioritas, karena sektor ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi warga yang terdampak bencana. Kita ingin masyarakat terdampak tidak khawatir lagi ke depan terhadap kebutuhan ekonominya,” katanya.

Meski demikian, ia menilai perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum tetap memiliki peran penting dalam mempercepat proses pemulihan wilayah yang terdampak.

“Tetapi bukan sekadar pembangunan infrastruktur jalan. Fasilitas umum yang terdampak harus dapat segera dipulihkan. Seperti rumah sakit, klikik, sekolah, administrasi kependudukan, serta layanan masyarakat lainnya,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan piawai dalam mengelola anggaran TKD pemulihan bencana tersebut. Ia juga optimis Gubernur Bobby Nasution mampu menyelesaikan segala kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terdampak bencana secara optimal.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan adanya penyesuaian TKD untuk penanganan bencana di Sumut. Penambahan anggaran tersebut disampaikan melalui surat edaran terkait penyesuaian TKD tahun anggaran 2026.

Dengan tambahan anggaran tersebut, diharapkan proses pemulihan pasca bencana di berbagai daerah di Sumatera Utara dapat berjalan lebih cepat dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.