Bansos Kerap jadi ‘Ancak’ Penyelewengan, Iswanda Ramli: Pemko Medan Harus Terus Lakukan Evaluasi

Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Medan, Iswanda Ramli (foto:Humas DPRD Medan/mistar)
Medan, MISTAR.ID (28/9/2026) - Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Medan, Iswanda Ramli, meminta Pemko Medan untuk cepat menindaklanjuti semua aduan maupun informasi terkait penyelewengan bantuan sosial (bansos). Penegasan ini disampaikan karena bansos acap kali jadi ‘ancak’ oknum tidak bertanggungjawab dan rentan tidak tepat sasaran.
“Itu bisa kita lihat saat penyaluran bantuan beras sebanyak 30 kg di Kecamatan Medan Helvetia beberapa waktu lalu. Yang seperti itu harus cepat ditindaklanjuti, cari tahu apa yang menjadi penyebab keributan. Kalau memang benar ada penyelewengan langsung tindak tegas,” tegas pria yang akrab disapa Nanda ini kepada Mistar, Senin (28/9/2026).
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan ini mengatakan, tidak menutup kemungkinan kondisi serupa juga terjadi di wilayah lain di Kota Medan.
“Informasi di bawah pasti banyak yang berkembang, yang seperti ini kita harap cepat ditindaklanjuti Pemko Medan melalui Inspektorat atau kewilayahan. Sehingga ketika pembagian bansos berlangsung tidak ada masyarakat yang kecewa, dengan maksud yang memang terdata dapat bantuan tetap mendapatkan haknya,” katanya.
Nanda mengecam keras penyelewengan bansos oleh oknum tidak bertanggungjawab. Pasalnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini tengah sulit.
“Sudah ekonomi sulit, jangan pula ditambahi lagi kesulitan masyarakat. Kalau ada yang seperti itu tindak tegas saja, kami di DPRD Kota Medan pasti mendukung. Bansos itu dikasih untuk meringankan beban masyarakat. Jadi kalau ada yang nekat ‘bermain’ apalagi melakukan pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat, kalau perlu diproses hukum oknumnya,” ungkapnya.
Begitu juga dengan PKH Medan Makmur yang saat ini berjalan, Nanda menyarankan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan untuk bisa memverifikasi setiap data yang sudah masuk sebelum difinalisasi.
“Sasaran utamanya adalah lansia dan disabilitas yang belum pernah tersentuh bantuan. Jadi harus benar-benar verifikasi datanya. Anggaran PKH Medan Makmur berasal dari APBD Kota Medan, jadi kita minta harus tepat sasaran. Ini akan kita ingatkan lagi pada Dinsos Kota Medan untuk terus mengevaluasi setiap proses yang berjalan,” pungkasnya. (hm02)






































