Medan, MISTAR.ID

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyambangi Kota Medan dalam upaya pengawasan implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pelaksanaan haji reguler tahun 2026.

Melalui Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Warsito mengatakan, optimalisasi peranan BPJS Kesehatan untuk Program JKN diharapkan bisa memberi perlindungan layanan kesehatan bagi jemaah haji.

“Kami perkuat fungsi koordinasi lintas sektor untuk pelaksanaan haji Indonesia, guna mewujudkan tata kelola haji yang lebih terpadu dan kualitas layanan jemaah,” ujarnya melalui keterangan tertulis kepada Mistar, Minggu (10/5/2026).

Pemerintah, dikatakan Warsito, ingin menempatkan aspek istithaah kesehatan sebagai tahapan utama sebelum pelunasan biaya haji, agar memastikan calon jemaah memiliki kondisi kesehatan, kemampuan fisik, maupun mental yang siap.

Terpisah, Deputi Direksi Bidang Perluasan dan Kepatuhan Peserta BPJS Kesehatan mengatakan, JKN tidak hanya menjamin pelayanan kesehatan jemaah, tetapi juga memberi perlindungan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Menurutnya, untuk memastikan jemaah haji memiliki kondisi kesehatan yang siap dan optimal selama di Mekkah, BPJS Kesehatan dapat memanfaatkan data layanan kesehatan berjenjang jemaah untuk melihat riwayat kesehatannya.

“Sumut memastikan dari sekitar enam ribu jemaah haji reguler, lima ribu di antaranya sudah dilindungi JKN yang aktif. Namun jemaah yang belum terlindungi JKN harus menjadi perhatian bersama,” ucap Mangisi Raja Simarmata.

Dijelaskan Mangisi, saat ini Indonesia memiliki 202 ribu jemaah haji reguler tahun 2026 dan sekitar 77 persen telah aktif JKN. Namun jemaah haji yang tidak aktif JKN berpotensi tidak mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan menjelang keberangkatan maupun kepulangan. (hm25)