London, MISTAR.ID - Perdana Menteri Inggris Andy Burnham bersiap menghadapi perselisihan baru dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump setelah pemerintah Inggris berencana menjatuhkan sanksi terhadap Israel terkait permukiman di Tepi Barat.

Dilansir The Sun, Selasa (8/9/2026), pemerintah Inggris diperkirakan mengumumkan paket sanksi terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas pembangunan permukiman di Tepi Barat yang dianggap ilegal.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband diperkirakan mengumumkan kebijakan tersebut pada Selasa. Langkah itu diambil ketika Partai Buruh berupaya merebut kembali dukungan pemilih pro-Gaza yang disebut telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, rencana tersebut berpotensi memicu reaksi keras dari Washington. Menurut The Sun, pemerintah AS tidak senang dengan sikap Inggris yang semakin keras terhadap Israel.

Ketegangan kedua pihak sebelumnya mencuat setelah Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah Inggris.

“Orang-orang Inggris sudah kehilangan akal. Kebencian pemerintah mereka terhadap Yahudi tidak mengenal batas dan tidak didasarkan pada fakta,” kata Huckabee.

Downing Street dengan tegas menolak tudingan tersebut.

Juru bicara pemerintah Inggris menegaskan negaranya tetap berkomitmen melindungi komunitas Yahudi dan terus berkomunikasi dengan para pemimpin serta kelompok masyarakat Yahudi.

Pemerintah Inggris juga mengalokasikan hampir 318 juta poundsterling selama tiga tahun untuk melindungi komunitas Yahudi, memberantas ekstremisme antisemit dan aktivitas negara yang bermusuhan, serta mengatasi antisemitisme di sekolah, universitas, dan masyarakat.

Rencana sanksi itu muncul setelah Burnham berbicara dengan Trump pada Senin malam mengenai perang Israel-Gaza.

Menurut juru bicara Downing Street, Burnham dalam pembicaraan tersebut menegaskan komitmen Inggris untuk mendorong perdamaian dan keamanan di Timur Tengah.

Ia juga menekankan pentingnya solusi dua negara, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta memastikan Iran tidak memperoleh senjata nuklir. (*)