Langkat, MISTAR.ID

Aksi unjuk rasa ribuan korban banjir di Kabupaten Langkat memanas hingga berujung ricuh di Kantor Pemerintah Kabupaten Langkat, Senin (20/4/2026) siang.

Kericuhan terjadi setelah massa yang sebelumnya berunjuk rasa di DPRD Langkat merasa tidak puas dengan hasil pertemuan bersama anggota dewan. Massa kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Langkat untuk menuntut bertemu langsung dengan Syah Afandin.

Setibanya di lokasi, situasi memanas ketika ribuan massa memaksa masuk ke dalam area kantor. Emosi yang memuncak membuat massa mendobrak pagar hingga roboh.

Massa terus berteriak meminta Bupati Langkat keluar untuk menemui mereka. Namun diketahui, Syah Afandin sedang berada di Jakarta dalam rangka urusan dinas.

Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP tampak berjaga ketat untuk menghalau massa agar tidak masuk ke dalam gedung.

Ketegangan akhirnya mereda setelah Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo turun langsung ke lokasi. Kapolres kemudian membuka dialog dengan massa secara humanis, sekaligus menghubungi Bupati Langkat melalui sambungan telepon yang disiarkan menggunakan pengeras suara agar dapat didengar oleh para pengunjuk rasa.

Dalam sambungan tersebut, Bupati Langkat menyampaikan bahwa pihaknya tengah memperjuangkan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat, khususnya terkait penyaluran bantuan melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia.

“Saya memahami keluhan bapak dan ibu sekalian. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena bantuan tersebut merupakan kewenangan pusat,” ujar Bupati dalam sambungan telepon yang didengarkan melalui alat pengeras suara.

Ia juga menyatakan kesediaannya untuk bertemu langsung dengan perwakilan massa pada hari berikutnya guna mendengarkan aspirasi secara langsung.

Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh kecemburuan sosial di kalangan korban banjir. Pasalnya, sebagian warga telah menerima bantuan, sementara ribuan lainnya mengaku belum terdata dan belum mendapatkan bantuan pascabencana.

Adapun tuntutan warga meliputi bantuan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta per kepala keluarga, jatah hidup Rp1,3 juta per jiwa (setara Rp15 ribu per hari selama tiga bulan), serta ganti rugi perabotan rumah tangga.

Setelah dialog berlangsung, situasi berangsur kondusif dan massa perlahan membubarkan diri, meskipun tuntutan mereka belum sepenuhnya terpenuhi. (hm27)