Langkat, MISTAR.ID

Sekitar dua ribu warga korban banjir dari Kecamatan Besitang, Brandan Barat, Gebang, dan sekitarnya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Langkat, Senin (20/4/2026) pagi.

Aksi yang dimulai sekira pukul 10.00 WIB itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap penyaluran bantuan pascabanjir yang dinilai tidak merata.

Massa mendesak anggota dewan untuk mengawasi dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh seluruh korban terdampak.

Dalam orasinya, warga mengaku sudah lebih dari empat bulan pascabencana banjir, namun sebagian dari mereka belum menerima bantuan pemulihan pascabencana, baik berupa dana stimulan ekonomi, jatah hidup (jadup), maupun ganti rugi perabotan rumah tangga.

Para demonstran tampak membawa berbagai poster berisi tuntutan agar pemerintah bertindak adil dan transparan dalam penyaluran bantuan. Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan mendapat pengawalan ketat dari ratusan aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP.

Para pengunjuk rasa mengaku bahwa baru sebagian kecil korban banjir yang menerima bantuan sebesar Rp8 juta per kepala keluarga yang disalurkan pemerintah pusat melalui kantor pos atau transfer bank ke rekening masing-masing penerima manfaat.

Namun, di antara yang sudah menerima, masih banyak bahkan hingga ribuan warga lain mengaku belum terdata dan belum mendapatkan hak yang sama.

“Penyaluran bantuan tidak transparan dan terkesan pilih kasih. Banyak warga yang belum terdata sama sekali,” ujar salah satu orator aksi, Andika.

Proses penyaluran bantuan dianggap tidak merata dan berbanding terbalik dengan daerah lain seperti Aceh Tamiang, yang dinilai lebih transparan dalam penyaluran bantuan hingga seluruh korban banjir di sana mendapat bantuan.

Setelah berorasi cukup lama, perwakilan massa akhirnya diterima oleh sejumlah anggota dewan dan dipersilakan menyampaikan aspirasi di ruang Badan Musyawarah (Banmus).

Dialog tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Langkat Romelta, Ketua Fraksi Gerindra Donny Setha, serta Ketua Fraksi NasDem Edi Wijaya.

Dalam pertemuan itu, anggota dewan meminta warga untuk bersabar sembari menunggu pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait guna membahas persoalan data penerima bantuan.

Namun, jawaban tersebut belum memuaskan massa. Mereka mendesak agar Bupati Langkat Syah Afandin segera dipanggil untuk menemui langsung para korban banjir dan memberikan solusi konkret.

Massa juga meminta DPRD membuka komunikasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia agar bantuan dapat disalurkan secara merata.

Adapun rincian bantuan yang dituntut warga meliputi dana stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta per kepala keluarga, jatah hidup sebesar Rp1,3 juta per jiwa (atau Rp15 ribu per hari selama tiga bulan), serta ganti rugi perabotan rumah tangga.

Usai aksi, massa membubarkan diri secara tertib dan berencana melanjutkan aksi serupa di kantor Bupati Langkat untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. (hm27)