Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal Diseret ke Meja Hijau, Begini Perjalanan Kasusnya dari Simalungun

Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun melimpahkan perkara di bidang cukai ke Pengadilan Negeri Simalungun. (Foto: Dokumentasi Kejari Simalungun)
Simalungun, MISTAR.ID (18/11/2026) - Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun melimpahkan perkara tindak pidana di bidang cukai dengan terdakwa berinisial S ke Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun, Rabu (18/11/2026) siang.
Pelimpahan itu dilakukan untuk memasuki tahapan pemeriksaan dan persidangan di pengadilan.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun, Yudhi Saputra, mengatakan pelimpahan perkara dilakukan berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-5638/L.2.24.4/Ft.2/11/2026 tertanggal 18 November 2026.
Pelimpahan perkara dilakukan berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-5638/L.2.24.4/Ft.2/11/2026 tertanggal 18 November 2026.11.18
Dakwaan, Pasal 54 dan Pasal 56 UU Cukai. Dalam perkara ini, terdakwa S didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam:
Kesatu, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Atau kedua, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Pasal 54 mengatur perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.
Pasal 56 mengatur perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana di bidang cukai.
Kedua pasal itu sama-sama mengancam pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Dakwaan tersebut masih harus dibuktikan di persidangan. Terdakwa S tetap harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sesuai asas praduga tak bersalah.
Dalam perkara ini, Kejaksaan Negeri Simalungun menerima 448.300 batang rokok yang tidak dilengkapi pita cukai dari beragam merek.
Rincian barang bukti itu adalah:
1. 16.160 batang rokok merek MARLLONG
2. 120 batang rokok merek H.SM BLUONG
3. 20 batang rokok merek MS SPECIAL
4. 432.000 batang rokok merek MARLLONG
Selain barang bukti utama, barang bukti pendukung lainnya juga diterima, mulai dari satu unit kendaraan roda empat, telepon genggam, dan dokumen kelengkapan kendaraan.
Seluruh barang bukti kemudian disimpan di Gudang Barang Bukti Kejari Simalungun. Untuk menjaga keamanan dan keutuhannya, dilakukan penyegelan menggunakan segel resmi Kejaksaan serta pencatatan dalam Register Barang Bukti Nomor RB-01/L.2.24/Ft.2/11/2026 tertanggal 5 November 2026.
Kronologi: Dari Tahap II hingga Pelimpahan
1. Kamis, 5 November 2026
Kejaksaan Negeri Simalungun melalui Bidang Tindak Pidana Khusus melaksanakan penerimaan tersangka dan barang bukti atau Tahap II. Dalam tahap itu, penyidik menyerahkan tersangka S beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Simalungun, Febro W. Adhiaksa Soeseno, menjelaskan bahwa pelaksanaan Tahap II merupakan proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap.
“Untuk perkara sudah P21, penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum. Saat ini kita sedang melakukan persiapan untuk pelimpahan berkas masuk tahap sidang di pengadilan negeri,” ujar Febro W. Adhiaksa Soeseno, Simalungun, Kamis (5/11/2026).
Penanganan perkara ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Febro W. Adhiaksa Soeseno, bersama Jaksa Penuntut Umum Firmansyah, Sofi Eka Putri Silalahi, dan Suci Farhahdilla.
2. 5-24 November 2026
Terdakwa S ditahan pada tingkat penuntutan selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 5 hingga 24 November 2026. Penahanan itu berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-3687/L.2.24/Ft.2/11/2026.
Selama ditahan, S dititipkan di Rumah Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar, Jalan Asahan, Kabupaten Simalungun.
3. Rabu, 18 November 2026
Kejaksaan Negeri Simalungun melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun untuk memasuki tahapan pemeriksaan dan persidangan.
Setelah pelimpahan, kewenangan penahanan beralih ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri yang akan menentukan jadwal sidang perdana, termasuk pemanggilan terdakwa, saksi, dan Jaksa Penuntut Umum.
Rokok adalah barang kena cukai. Artinya, setiap rokok yang diproduksi, diedarkan, dan dijual di Indonesia wajib dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.
Pita cukai adalah bukti bahwa cukai atas rokok tersebut sudah dilunasi. Cukai yang dilunasi itu masuk ke kas negara dan digunakan untuk membiayai pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kesehatan.
Rokok tanpa pita cukai merugikan negara karena cukainya tidak dibayar. Rokok tanpa pita cukai juga merusak persaingan usaha, karena rokok ilegal dapat dijual dengan harga lebih murah dibandingkan rokok legal yang sudah membayar cukai.
Karena itu, penegakan hukum di bidang cukai bukan hanya soal rokok, melainkan juga soal penerimaan negara dan keadilan bagi pelaku usaha yang patuh.
Hingga berita ini ditayangkan, Kejaksaan Negeri Simalungun belum menyampaikan nilai cukai yang seharusnya dibayar atas 448.300 batang rokok tersebut, serta potensi kerugian negara dalam perkara ini. Nilai itu penting untuk diketahui, karena besarnya denda dalam Pasal 54 dan Pasal 56 UU Cukai dihitung dari nilai cukai yang seharusnya dibayar.
MISTAR.ID masih berupaya meminta konfirmasi lanjutan kepada Kejaksaan Negeri Simalungun mengenai nilai cukai, jadwal sidang perdana, dan status penahanan terdakwa setelah pelimpahan ke Pengadilan Negeri.(hm02)

