Jakarta, MISTAR.ID

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi penangkapan lanjutan terkait kasus dugaan korupsi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kali ini, lima aparatur sipil negara (ASN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diamankan karena diduga terlibat dalam praktik suap.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sebelumnya dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan telah menjerat Bupati Muara Enim, Edison, sebagai tersangka.

"KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara tersebut. Tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Budi kepada wartawan, Rabu (10/6/2026), seperti dilansir dari CNN Indonesia.

Menurut Budi, dugaan suap tersebut berkaitan dengan temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap sejumlah pengadaan barang di lingkungan Pemkab Muara Enim, salah satunya pengadaan Smart TV.

Dengan penangkapan lima ASN BPK tersebut, total sebanyak 11 orang telah diamankan dalam perkara yang sama. Sebelumnya, enam orang diamankan dalam OTT di Muara Enim, termasuk Bupati Edison.

"Enam orang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan kemarin, dan lima orang lagi merupakan pihak baru yang diamankan dalam tangkap tangan lanjutan ini. Lima orang tersebut merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan," ujarnya.

Saat ini, kelima ASN BPK masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Hasil gelar perkara yang dilakukan pada Rabu siang menyimpulkan bahwa kasus tersebut telah memenuhi unsur untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Sudah dilakukan ekspose dan diputuskan naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah," kata Budi.

KPK selanjutnya akan menetapkan pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan oknum di lingkungan BPK.

Hingga saat ini, identitas maupun jabatan lima ASN BPK yang diamankan tersebut belum diungkap secara resmi oleh KPK. (hm25)