Medan, MISTAR.ID

Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Erni Ariyanti Sitorus, mendesak dan mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik jual beli dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumut.

Pernyataan itu disampaikan Erni saat menerima aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sumatera Utara (USU) di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (15/6/2026).

Di hadapan para mahasiswa, Erni memastikan seluruh tuntutan yang disampaikan akan menjadi perhatian serius DPRD Sumut, termasuk dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG yang belakangan menjadi sorotan publik.

“Kami akan mengawal, memantau, dan meminta aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki persoalan ini. Baik Polda Sumut maupun Kejaksaan Tinggi Sumut harus menindaklanjuti jika memang ditemukan indikasi pelanggaran,” ujar Erni.

Ia mengatakan DPRD Sumut tidak hanya menerima aspirasi mahasiswa secara seremonial, tetapi juga akan menindaklanjutinya melalui mekanisme resmi lembaga. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menerbitkan rekomendasi tertulis kepada instansi terkait hingga ke tingkat nasional.

“Kami akan menyampaikan rekomendasi tersebut melalui surat resmi DPRD Provinsi Sumatera Utara agar aspirasi ini mendapat perhatian dan tindak lanjut yang konkret,” katanya.

Menurutnya, setiap aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD memiliki prosedur administrasi yang harus dilalui. Namun, khusus tuntutan yang disampaikan BEM USU, proses tersebut akan dipercepat sebagai bentuk respons terhadap isu yang dinilai mendesak.

Ia menjelaskan tim humas DPRD Sumut akan segera menyiapkan dokumen aspirasi untuk ditandatangani sebelum dikirimkan kepada pihak-pihak terkait, termasuk DPR RI. “Hari ini juga dokumen aspirasi akan disiapkan untuk saya tanda tangani. Setelah itu akan langsung kami kirim melalui surat elektronik dan disusul surat resmi,” ucapnya.

Erni juga meminta mahasiswa bersabar menunggu proses tindak lanjut tersebut. Ia memastikan DPRD Sumut memiliki rekam jejak dalam mengawal berbagai aspirasi publik hingga ke pemerintah pusat.

Sebagai bentuk transparansi, pihaknya akan menyerahkan bukti pengiriman maupun bukti penerimaan surat kepada perwakilan mahasiswa.

“Kami akan memberikan bukti bahwa surat tersebut benar-benar telah dikirim dan diterima. Ini bentuk keseriusan kami dalam mengawal aspirasi yang disampaikan mahasiswa,” tuturnya.