Monday, November 16, 2026
HIBURAN

Polri Sebut Raffi Ahmad dan Najwa Shihab Jadi Korban Dugaan Penyadapan Eks Kapolri

Mistar.idSenin, 16 November 2026 pukul 21.48 WIB
polri_sebut_raffi_ahmad_dan_najwa_shihab_jadi_korban_dugaan_penyadapan_eks_kapolri

Raffi Ahmad dan Najwa Shihab dugaan korban penyadapan eks Kapolri Sigit (Foto: AI)

Jakarta, MISTAR.ID - Polri mengungkap sejumlah nama publik figur dan jurnalis yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal dalam kasus yang menyeret sejumlah mantan pejabat tinggi kepolisian. Di antaranya adalah Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Najwa Shihab, dan Alfito Deannova.

Informasi tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto saat dikonfirmasi pada Senin (16/11/2026).

Suhermanto membenarkan bahwa Raffi Ahmad dan istrinya, Nagita Slavina, masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi korban penyadapan. Dua jurnalis, yakni Najwa Shihab dan Alfito Deannova, juga disebut mengalami hal serupa.

"Benar, artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG," kata Suhermanto.

Meski membenarkan informasi tersebut, Suhermanto belum memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai dugaan penyadapan terhadap keempat nama tersebut.

Empat Mantan Petinggi Polri Jadi Tersangka

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini berkaitan dengan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.

Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Selain Presiden Prabowo, penyidik menduga penyadapan juga menyasar sejumlah kelompok masyarakat. Mereka meliputi pejabat negara, tokoh politik, insan media, pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Penyebutan nama Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Najwa Shihab, dan Alfito Deannova menambah daftar pihak yang disebut dalam pengungkapan perkara tersebut.

Tersangka Dijerat Sejumlah Pasal

Dalam proses penyidikan, Polri menerapkan sejumlah ketentuan hukum terhadap para tersangka sesuai dugaan peran masing-masing.

Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan tindak pidana penyadapan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. Ketentuan ini berkaitan dengan dugaan penghilangan atau perubahan informasi elektronik secara melawan hukum, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.

Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana sesuai ketentuan yang disangkakan.

Penyidik juga menggunakan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan keterlibatan bersama dalam tindak pidana maupun tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan, termasuk melalui penyalahgunaan kekuasaan.

Polri Selidiki Dugaan Tindak Pidana Makar

Selain perkara dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam tindakan bersama atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar.

Atas laporan itu, penyidik melakukan penyelidikan guna mendalami ada atau tidaknya unsur pidana makar dalam perkara tersebut.

Polri menyatakan proses penyelidikan diperlukan untuk memastikan dugaan tersebut berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.